TANJUNG REDEB - Permasalahan terkait tenaga kesehatan bagi warga binaan di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Tanjung Redeb, mendapat respons dari Wakil Bupati Berau, Gamalis. Terkait keluhan minimnya tenaga kesehatan di rutan sudah diterima dalam musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Tanjung Redeb beberapa waktu lalu.
Menurut Gamalis, masalah kesehatan masyarakat tentunya menjadi perhatian serius dari pemerintah kabupaten. Tak terkecuali warga binaan di Rutan Tanjung Redeb. Jika dilihat dari sisi kemanusiaan, tentunya sudah seharusnya terdapat tim medis beserta peralatan medis yang memadai di Rutan Tanjung redeb, termasuk mobil ambulans yang layak.
“Kan sudah sangat memprihatinkan jika hanya ada satu petugas kesehatan yang harus menangani 675 warga binaan. Ditambah dengan perlengkapanyang seadanya,” jelasnya kepada Berau Post Rabu (30/3).
Dengan adanya hal ini dirinya akan berupaya agar pengadaan alat kesehatan di Rutan Klas IIB Tanjung Redeb masuk usulan priotas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau tahun anggaran 2023 yang saat ini masih dalam tahap pembahasan. “Karena saat ini masih kita godok dan mengimput bersama aspirasi yang lain,” jelasnya.
Maka dari itu dirinya juga tetap meminta kepada Kepala Rutan Tanjung Redeb, Puang Dirham, hiuntuk bisa bersabar. Karena hal ini sedang kita bicarakan. “Karena memang hal ini sangat rentan, karena masalah kesehatan, apalagi para warga binaan itu juga adalah masyarakat Berau juga,” tandasnya.
Terpisah, Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengatakan, pihaknya pasti akan mengupayakan untuk membantu mengatasi perasalahan ini. Tetapi harus tetap mengacu kepada kemampuan anggaran daerah. “Kita juga prihatin dengan adanya hal ini. Karena memang rutan ini juga diisi oleh masyarakat Berau, jadi sudah sepatutnya kita beri fasilitas agar warga binaan juga dapat mendapatkan fasilitas yang baik,” singkatnya.
Diberitakan sebelumnya, kebutuhan tenaga kesehatan (Nakes) di Rumah Tahanan (Rutan) Klas IIB Tanjung Redeb sudah mendesak. Pasalnya Rutan yang dihuni warga binaan mencapai 675 orang tersebut, hanya memiliki satu petugas kesehatan. Jumlah ini dianggap tidak sebanding oleh Kepala Rutan Tanjung Redeb, Puang Dirham.
Dia yang dikonfirmasi pada Senin (28/3) menuturkan, dengan hanya satu nakes, tentu kerja ekstra dibutuhkan dalam pelayanan kesehatan terhadap warga binaan. "Kalau melihat jumlah warga binaan, tentu kita butuhkan tambahan nakes untuk ditempatkan di sini (Rutan)," bebernya.
Puang Dirham mengatakan, pihaknya hanya memiliki klinik yang dijaga oleh seorang perawat. Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada, apabila terdapat warga binaan yang sakit, petugas akan melakukan pengecekan di klinik. Apabila petugas perawat tidak bisa melakukan penanganan, maka akan dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Abdul Rivai.
“Memang sudah sejak lama kami mengusulkan penambahan tenaga kesehatan. Tapi belum dapat. Namun kami tidak berdiam diri. Kami perbarui SOP-nya dengan teknologi dengan penambahan tombol panic button di setiap kamar. Itu berfungsi juga sebagai pemberitahuan keadaan kepada komandan jaga apabila ada yang sakit dan dibutuhkan segera pertolongan,” tuturnya.
Untuk membawa warga binaan ke rumah sakit juga memiliki kendala. Sebab kondisi ambulans milik Rutan Tanjung Redeb juga sudah tidak memadai. Tak jarang petugas harus mendorong untuk menyalakan ambulans tersebut. Selain itu, pembiayaan pengobatan yang seharusnya ditangani oleh BPJS Kesehatan karena termasuk kategori warga terlantar juga kerap bermasalah karena berkas yang dimiliki warga binaan terkadang tidak lengkap.
“Bahkan ada diantara warga binaan ini yang tidak memiliki kartu identitas. Artinya tindakan untuk warga binaan yang sakit kita maksimalkan, bagaimana caranya selama tidak melanggar SOP pasti kita lakukan pelayanan prima,” ucapnya.
Upaya lain yang dilakukan pihaknya, setiap tahun melakukan pengadaan obat untuk klinik. Namun keterbatasan anggaran, ketersediaan obat diperkirakan hanya cukup hingga bulan Juli mendatang. Untuk mengatasi masalah kekurangan obat, Rutan telah melakukan kerja sama dengan Dinas Kesehatan Berau melalui Puskesmas Kampung Bugis. Sehingga mendapat bantuan penambahan jatah obat dan tenaga kesehatan berupa dokter dan perawat yang melakukan pemeriksaan setiap dua kali dalam seminggu.
“Saat ini memang ada bantuan dari Pemkab Berau melalui Dinas Kesehatan. Tetapi kami berharap ada bantuan yang lebih lagi, mengingat berbagai keterbatasan yang saat ini dialami cukup kompleks,” ucapnya. (aky/har)
Editor : izak-Indra Zakaria