KUALA LUMPUR - Ahmad Zahid Hamidi berusaha membela diri. Presiden Partai United Malays National Organisation (UMNO) itu mengklaim bahwa jerat dakwaan yang dijatuhkan pada politikus koalisi Barisan Nasional (BN) itu bermotif politik. Sebab, mereka mulai diusut ketika koalisi Pakatan Harapan (PH) memenangkan pemilu pada 2018 lalu.
’’Jika dakwaan ini tidak bermotif politik, saya tidak tahu lagi harus menyebutnya dengan apa,’’ ujar Zahid (29/8) di Pengadilan Tinggi seperti dikutip Bernama.
Dia memaparkan bahwa ketika PH menang, Jaksa Agung mencabut beberapa dakwaan terhadap tokoh-tokoh PH mereka. Di lain pihak, tokoh-tokoh dari partai yang kalah justru diproses hukum. Pengaduan ke Komisi Anti Korupsi Malaysia (MACC) atas dirinya diajukan dengan cepat setelah BN gagal memenangkan pemilu.
Dilansir Malay Mail, Zahid menyatakan ada pencabutan kasus untuk 15 politikus PH. Beberapa di antaranya adalah mantan Sekjen Partai Aksi Demokratik (DAP) Lim Guan Eng, anggota parlemen Partai Keadilan Rakyat (PKR) Sivarasa K Rasiah dan Hassan Karim, serta mantan anggota parlemen Rafizi Ramli.
Di lain pihak, politikus BN yang terjerat kasus hukum antara lain dirinya, mantan perdana menteri Najib Razak, Sekjen UMNO Ahmad Maslan, Bendahara UMNO Tengku Adnan Tengku Mansor dan 18 orang lainnya. Selain itu ada lebih dari 81 pemimpin divisi UMNO yang didakwa karena dugaan suap.
Legislator wilayah Bagan Datuk ini mengungkapkan bahwa dia percaya pada proses peradilan yang adil dan sistem hukum yang benar. Namun itu tidak peradilan tidak boleh dipakai untuk membalas dendam.
Zahid saat ini menghadapi 12 dakwaan kriminal pelanggaran kepercayaan terkait lembaga amal Yayasan Akalbudi. Nominalnya mencapai MYR 31 juta (Rp 102,7 miliar). Yayasan tersebtu didirikan oleh Zahid. Selain itu juga ada 27 dakwaan pencucian uang dan 8 dakwaan suap dengan nominal MYR 21,25 juta atau setara Rp 70,4 miliar. Proses hukum itu kian pelik bagi Zahid, karena pemilu ke-15 makin dekat.
Juli lalu, Zahid sempat meminta agar proses pesidangan dihentikan sembari menunggu hasil bandingnya. Namun Hakim Pengadilan Tinggi Collin Lawrence Sequerah menolak permohonan tersebut. Proses dengar pendapat kemarin juga berlangsung lebih cepat dari jadwal karena Zahid beralasan sakit. Dia mengaku kerap ke toilet karena masih menjalani perawatan dan minum obat tertentu.
Zahid dan Najib juga terlibat dalam skandal pembelian kapal perang jenis littoral combatant ships (LCS) senilai MYR 9 miliar atau Rp 29,8 triliun. Anggota Parlemen dari DAP Lim Kit Siang mempertanyakan mengapa Zahid tidak mengungkapkan cerita seutuhnya tentang pembelian kapal itu pada para pemimpin partai. Zahid yang saat itu menjabat sebagai menteri pertahanan tidak bisa menyangkal tanggung jawab atas pembelian kapal perang yang gagal tersebut.
Sementara itu dalam pidato memperingati 100 hari kepemimpinannya, PM Australia Antony Albanese menegaskan bahwa pemerintahannya akan fokus pada perempuan, pengasuhan anak, energi dan ketrampilan. Dia juga menyerukan reformasi serta pambaruan pasca pandemi.
’’Setelah satu dekade terbuang, kami tidak menyia-nyiakan satu hari pun,’’ ujar Albanese seperti dikutip The Guardian. Partai Buruh yang dipimpinnya meraih kemenangan, setelah kalah berturut-turut selama hampir satu dekade.
Albanese memaparkan program pemerintahan untuk energi yang lebih bersih dan murah, keterampilan dan pelatihan yang lebih baik, pengasuhan anak yang lebih murah, dan masa depan Australia sebagai prioritas utamanya. Pemerintah juga akan melakukan langkah yang lebih besar untuk perubahan iklim, meningkatkan jejak diplomatik Australia serta menaikkan upah pekerja. Selain itu ada juga peningkatan pendanaan kesehatan dan pendidikan dan kesetaraan gender.
Pemerintah Australia akan menggelar KTT Pekerjaan dan Ketrampilan di Canberra mulai Kamis (1/9) mendatang. Para pemimpin politik, bisnis dan serikat pekerja hadir di acara tersebut. Dia berharap ada perubahan dari pertemuan tersebut, tapi tentu tidak akan semudah membalik telapak tangan. (sha/bay)
Editor : izak-Indra Zakaria