SAMARINDA - Pemblokiran jalan yang dilakukan warga eks transmigrasi di Kelurahan Simpang Pasir, Kecamatan Palaran, akhirnya terhenti. Jalan pun kembali dibuka pada Sabtu (5/11) usai mereka bertemu Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Samarinda yang dipimpin Wali Kota Samarinda Andi Harun, Jumat (4/11).
Koordinator warga eks transmigrasi Slamet Subekan menjelaskan, dalam pertemuan dengan wali kota di Balai Kantor Kelurahan Simpang Pasir, aksi menutup jalan adalah tindakan melawan hukum. Pemblokiran sudah dilakukan warga sejak Jumat (28/10) lalu. "Bentuk protes kepada pemerintah provinsi," urainya.
Itu lantaran pemerintah belum melakukan putusan MA untuk membayar ganti rugi lahan kepada warga eks transmigrasi. "Setelah pertemuan dengan wali kota, kami melakukan rapat. Lalu warga eks transmigrasi sepakat. Portal dibuka dan dibersihkan," lanjutnya.
Dia menerangkan, tindakan melawan hukum yang dimaksud adalah menutup jalur perekonomian. Bahkan eks wakil DPRD Kaltim itu memberikan tenggat kepada warga agar jalan dibuka. "Karena kalau tidak dibuka hingga Sabtu (5/11) pukul 14.00 Wita, maka akan dibuka paksa polisi dan tentara. Kami tidak mau bersitegang dengan aparat," sambungnya.
Namun, Slamet menegaskan, bukan berarti warga eks transmigrasi berhenti untuk menuntut hak mereka. Apalagi setelah wali kota berjanji akan membantu menjembatani warga dengan pemprov untuk menyelesaikan masalah yang sudah terkatung-katung itu. "Karena itu hak kami," tegasnya.
Seperti diketahui, Andi Harun menyampaikan bahwa sudah timbul dampak akibat aksi pemblokiran jalan yang dilakukan warga eks transmigrasi tersebut. Pasalnya, hanya ada 16 persen kontainer yang bisa keluar dari pelabuhan. Sementara sisanya masih terhambat lantaran jalan diblokir warga. Bila terus berkepanjangan, bakal berimbas pada inflasi daerah. (dra/k16)
ASEP SAIFI ARIFIAN
@asepsaifi
Editor : izak-Indra Zakaria