TANJUNG REDEB – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menegur Satuan tugas (Satgas) Covid-19, akibat besarnya anggaran honor bagi anggota Satgas Covid-19. Hal itu diakui Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau, Thamrin.
“Jadi saya mendapat teguran terkait dengan anggaran Satgas yang dinilai cukup tinggi,” ujarnya kepada awak media beberapa waktu lalu.
Meski begitu, ditanya besaran anggaran yang diberikan bagi setiap anggota, dirinya belum bisa memberikan jawaban.
“Saya lupa pastinya berapa jumlah honor dan anggota yang ada di dalam Satgas Covid-19,” imbuhnya.
“Tetapi karena adanya teguran ini kami akan lakukan revisi,” sambungnya.
Menurutnya, revisi terhadap jumlah anggota menjadi penting untuk memulai kembali kegiatan Operasi Yustisi seperti yang dilakukan beberapa waktu lalu saat pandemi sedang naik-naiknya.
Apalagi bupati Berau disebutnya telah menginstruksikan pelaksanaan Operasi Yustisi secepat mungkin, untuk menurunkan angka Covid-19.
“Kita mulai diminta untuk kembali melakukan Operasi Yustisi untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 yang saat ini sedang terjadi,” imbuhnya lagi.
Dengan adanya revisi Satgas, maka menjadi salah satu langkah mempercepat Surat Keputusan (SK) yang berlaku. Karena SK Satgas dikatakannya belum pernah ada, dan petugas satgas yang sudah tidak aktif akan dilakukan revisi ulang.
“Nanti kita akan evaluasi juga seperti apa, dan nanti akan kita beri tahu,” tegasnya.
Lebih lanjut, untuk anggota wajib dijelaskan Thamrin yakni Dinas Kesehatan, Dinas Perhubungan, pihak Rumah Sakit, BPBD dan masih ada beberapa instansi yang ikut keanggotaan tim Satgas Covid-19.
“Kalau ada Kepala Bidang (Kabid) yang ikut terlalu banyak, nanti kita akan revisi juga semuanya” ungkapnya.
Sementara, revisi tim Satgas Covid-19 juga akan segera dilakukan. Ia berharap satgas tingkat RT bisa aktif kembali.
“Di tengah pandemi yang saat ini sedang naik, saya meminta agar semua bisa melakukan kembali Protokol Kesehatan (Prokes) tak terkecuali kepada seluruh RT juga agar bisa melakukan imbauan,” tandasnya. (aky/arp)
Editor : izak-Indra Zakaria