TANJUNG REDEB – Bupati Berau periode 2005-2015 Makmur HAPK, kembali menyikapi ajakan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, yang mengajak Berau gabung Kaltara.
Menurut pandangan Makmur, keinginan Gubernur Kaltara agar Berau ikut bergabung, hanyalah untuk mempererat kerja sama antardaerah. Baik di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan semua aspek kehidupan masyarakat.
"Karena bagaimanapun antara Kaltara dengan Berau sebenarnya memang memiliki keterkaitan," ujar Makmur di kediamannya, kemarin (19/1). Dijelaskannya, Berau dan Kaltara memang saling membutuhkan. Sebab keduanya memang saling berhubungan, baik dari sisi darat, udara, hingga laut.
Jadi apa yang dilakukan pemerintah Kaltara, hanyalah untuk menjaga dan meneruskan kekerabatan kedua daerah. Apalagi jika melihat sejarah, Kerjaan Berau dan Kerajaan Bulungan yang sudah berdiri sejak ribuan tahun silam, sudah menjalin kekerabatan yang saling menguntungkan.
Terbukti pada masa lalu, banyak orang kerajaan di Berau menikah dengan orang-orang di kerajaan Bulungan. Sejak dulu sudah ada hubungan kekeluargaan dan tidak bisa diputuskan. Hubungan Berau dan Bulungan atau Kaltara, memang sudah terjalin sejak dulu, persaudaraan yang tidak bisa dilepaskan.
"Jadi jangan sampai diartikan yang lain-lain. Sebenarnya tidak lain hanya ingin mengeratkan silaturahmi, karena ada sejarah masa lalu yang sudah terjalin sangat baik," jelasnya.
Jika berbicara seolah Pemprov Kaltara memiliki misi untuk mengajak Berau bergabung, Makmur menilai Pemprov Kaltara tidak memiliki kepentingan apapun. Sebab provinsi tersebut sudah terbentuk. Sehingga tanpa Berau pun, Kaltara sudah terbentuk.
“Untuk diketahui, pemikiran awal pembentukan Kaltara dicetuskan di Malang. Mahasiswa kita (Kaltim) di Malang menyatakan bahwa perlu ada Kaltara," ucapnya.
Kemudian, ketika dirinya menjadi wakil bupati, dirinya diberi tugas oleh almarhum Masdjuni, untuk memimpin rapat pertama pembahasan mengenai rencana pemekaran Kaltara di Pulau Derawan. Dikatakannya, ada tiga kabupaten/kota yang menjadi daerah pencetus awal pembentukan Kaltara. Yakni Berau, Bulungan, dan Tarakan. “Karena awalnya syarat membentuk provinsi minimal hanya tiga kabupaten/kota. Seiring berjalannya waktu, aturannya berubah, minimal harus lima kabupaten/kota. Makanya masuk Malinau dan Nunukan,” jelasnya.
Makmur menduga, alasan diwacanakanya pembentukan Kaltara beberapa tahun silam, semata-mata untuk mendekatkan pelayanan. Kedua, Berau dan Kaltara sama-sama menjadi gerbang dari negara tetangga Malaysia. Dan saat itu, pemerintah memang memiliki struktur pembagian wilayah pembantu gubernur. Pembantu gubernur wilayah selatan berada di Balikpapan dan pembantu gubernur wilayah utara di Tarakan. “Yang tergabung dalam wilayah utara itu, Berau, Bulungan, Nunukan, Malinau, dan Tarakan,” ujarnya.
Akhirnya, pembahasan panjang pembentukan Kaltara terus berjalan. Makmur mengungkapkan, setiap daerah bergantian menjadi tuan rumah pertemuan, dalam kurun enam bulan sekali. Hingga pada kesimpulan akhir saat rapat paripurna DPRD Kaltim, beberapa tokoh tidak setuju Berau bergabung dengan Kaltara. Akhirnya Berau menyatakan sikap mendukung tapi belum bergabung. Hal itu kemudian membuat pembentukan Kaltara ikut tertunda, karena masih kekurangan satu kabupaten/kota.
Walau tertunda, semangat para tokoh-tokoh pejuang Kaltara, tidak pernah luntur. Terus berupaya semaksimal mungkin untuk membentuk provinsi sendiri. Sampai akhirnya dibentuklah Kabupaten Tana Tidung dari pemekaran Kabupaten Bulungan. "Maka lengkaplah lima kabupaten/kota itu," jelasnya.
"Ketika ganti pemerintahan, akhirnya saya jadi kepala daerah. Teman-teman yang dulunya menolak untuk gabung dengan Kaltara, datang lagi kepada saya meminta bergabung dengan Kaltara," ungkapnya.
“Tapi kita tetap konsisten. Bahwa ini ada hasil rumusan dari pendahulu kita. Tidak boleh mengkhianatinya," tuturnya.
Sampai akhirnya, Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang kembali berkunjung ke Berau untuk bersama-sama merumuskan rencana kerja sama. “Kedatangan mereka sekali lagi untuk silaturahmi dan mengingatkan kembali kerja sama yang sebenarnya sudah terjalin sejak lama. Jadi sejarahnya Berau-Kaltara, tidak bisa terlepas,” ungkapnya.
“Kalau bagi saya, harusnya sangat berterimakasih sekali karena seorang gubernur mau datang ke sini (Berau)," sambungnya.
Dengan keinginan Kaltara menjalin kerja sama, seharusnya Berau menyambut baik. "Contoh saja, kemarin mereka minta supaya suplai ayam dari Berau masuk Kaltara. Disubsidi ongkos angkutnya. Sehingga, harga ayam di Kaltara tidak terlalu mahal," akunya.
Jika kedua daerah bisa bekerja sama dengan baik, maka Berau akan mendapat banyak keuntungan. Dengan geliatnya pembangunan KIPI di Kaltara yang ditopang APBN. Apalagi Kaltara juga garda terdepan perbatasan. Pada dasarnya, kerja sama ini harus disambut dengan baik.
Menurutnya yang diinginkan Pemprov Kaltara tidak lepas dengan kepentingan ekonomi kedua daerah. "Jadi buat apa kita terlalu meributkan soal itu. Yang mungkin membuat orang lain tersinggung. Walau bagaimanapun kedua daerah adalah serumpun," jelasnya. (mar/udi)
Editor : izak-Indra Zakaria