TANJUNG REDEB - Tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat sorotan dalam rapat paripurna rekomendasi DPRD Berau terhadap LKPj Bupati Berau Tahun Anggaran 2023, beberapa waktu lalu. Yakni Perumda Air Minum Batiwakkal, PT Indo Pusaka Berau (IPB) dan PT Hutansanggam Labanan Lestari (HSLL).
Menanggapi sorotan karena dianggap kurang maksimal dalam menyumbang pendapatan asli daerah (PAD), Direktur Utama (Dirut) PT IPB Najemuddin mengatakan, setiap tahun pihaknya selalu berkontribusi menyumbang PAD Berau. Namun untuk tahun ini, jumlah PAD yang akan disetor belum bisa disebutkan, karena masih menunggu hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
"Terkait kontribusi IPB untuk PAD tahun 2023 dari kinerja tahun 2022, jelas akan disetorkan, tapi perlu menunggu ketetapan dalam RUPS," ujarnya, (14/5).
Disebutnya pada tahun 2021, IPB menargetkan memberikan kontribusi PAD Berau tahun 2022 sebesar Rp 2 miliar. Namun, berdasarkan kinerja dan target pada 2021, PT IPB berhasil menyetor ke PAD Berau sebesar Rp 3 miliar tahun lalu. Diakuinya, tidak ada kendala signifikan yang dihadapi IPB. Hanya saat ini, pihaknya harus membeli batu bara sebagai bahan baku utama. Tidak lagi hanya dibebankan membayar royalti penggunaan batu bara yang didapatkan gratis dari perusahaan.
"Sekarang batu bara sudah kembali ke harga normal dan kita mesti beli," ungkapnya.
Mengenai kendala-kendala yang turut berpengaruh terhadap sumbangan IPB terhadap PAD Berau tersebut, pihaknya berupaya untuk mengefisiensikan biaya-biaya pembelian. Tak hanya itu, IPB pun akan berusaha untuk meningkatkan tarif penjualan listrik, terutama ke pihak PLN dan PT Berau Coal.
"Soal ketetapan tarif penjualan ini, masih dalam tahap negosiasi dengan pihak PLN dan PT Berau Coal," jelasnya.
Sebelumnya, DPRD Berau meminta beberapa perusda agar turut berkontribusi bagi peningkatan PAD Berau. Tiga perusahaan daerah yang disoroti yakni Perumda Air Minum Batiwakkal, IPB, dan PT HLL.
Wakil Ketua I DPRD Berau Syarifatul Syadiah meminta perusda di Berau mampu berkontribusi bagi peningkatan PAD Kabupaten Berau.
“PAD Kabupaten Berau belum mencapai 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Berau yang nilainya sebesar Rp 3,5 triliun. Padahal APBD Berau tahun 2023 sudah lebih besar dari tahun sebelumnya,” ujar Sari-sapaan akrabnya- belum lama ini.
Menurutnya, jika APBD Rp 3,5 triliun, berarti 10 persennya sebesar Rp 350 miliar. Sementara PAD yang ada hanya Rp 299 miliar. Sehingga masih jauh dari target.
Kendati itu, Sari menyebut jumlah PAD yang masih berada di bawah target 10 persen itu mau tidak mau menuntut pemerintah daerah, agar mendorong BUMD di Bumi Batiwakkal meningkatkan kontribusinya.
“Kinerja dan capaian tiga perusahaan itu, dinilai saat ini belum diketahui secara jelas. Pasalnya, LKPj Bupati Berau pada paripurna sebelumnya hanya berisikan angka-angka dan persentase capaian tanpa ada penjelasan yang mendetail,” ungkapnya.
Padahal kata Sari, laporan yang mendetail sangat diperlukan agar DPRD Berau dalam tupoksinya dapat mengetahui kontribusinya bagi daerah. Selain itu, agar DPRD dapat membuat perbandingan atas capaian yang telah diperoleh perusahaan-perusahaan itu pada tahun lalu dan tahun ini.
“Karena potensi terbesar pertama PAD sebetulnya dari perusda-perusda itu juga,” katanya.
Secara khusus, Sari menyoroti kinerja Perumda Air Minum Batiwakkal yang tidak maksimal hingga belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pihaknya pun mendorong perusda-perusda yang ada terutama Perumda Batiwakkal yang dulu targetnya Rp 1,9 triliun namun di tahun ini menurun hanya Rp 663 miliar.
“Saya meminta agar kinerja dan pencapaian PDAM perlu disampaikan lebih detail termasuk alasan di balik tidak tercapainya target itu. Maksudnya, capaian untuk PDAM itu berapa kilo untuk berapa orang. Jadi lebih detail lagi,” jelasnya.
Sari pun meminta Pemkab Berau untuk dapat mengevaluasi kinerja perusahaan-perusahaan daerah itu agar lebih banyak lagi memberikan kontribusinya untuk peningkatan PAD Kabupaten Berau. Terlebih saat ini APBD Berau sudah meningkat.
“Tahun 2024, mungkin lebih tinggi lagi. Jadi harapan kami dari postur APBD itu, PAD harus bisa menyentuh angka 10 persen,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Direktur Perumda Air Minum Batiwakkal, Saipul Rahman menjelaskan, sebagai penyedia air bersih pihaknya sendiri siap turut mendukung peningkatan PAD. Tentu ini disesuaikan dengan fokus masing-masing Perumda. Ada yang fokus dengan mencari keuntungan, dan ada yang titik beratnya lebih kepada pelayanan.
“Kalau mau dibandingkan dengan PDAM di kabupaten/kota lain di Kaltim atau di Indonesia, tarif PDAM Berau sangat jauh di bawah,” ucap Saipul.
"Sebagai perbandingan, tarif air minum di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) sekitar Rp 9.300 per m3. Hal itu sangat berbeda jauh dengan tarif air minum di Kabupaten Berau sekitar Rp 4.700-an per m3," sebutnya.
Sehingga menang menurut Saipul, jelas cukup berat bagi Perumda Batiwakkal untuk bisa memberikan peningkatan laba yang optimal. Di samping itu, Saipul menjelaskan bahwa sebenarnya sudah ada wacana penyesuaian tarif air minum agar pihaknya dapat berkontribusi lebih besar lagi bagi PAD Berau.
"Tapi, wacana penyesuaian tarif tahun lalu itu disorot oleh DPRD sendiri dengan berbagai alasan," katanya.
Ditambahkannya, kontribusi perumda terhadap PAD Berau pada tahun 2023, mampu mencapai Rp 375 juta. Jumlah yang disetor pada tahun 2023 merupakan hasil dari kinerja tahun 2022. Nilainya pun tidak jauh berbeda dengan yang dibayar pada tahun 2022 dari hasil tahun 2021.
"Kontribusi perumda sempat meraih nominal tertinggi pada tahun 2020 yakni sebesar Rp 2,17 miliar, yang merupakan hasil kinerja tahun 2019," ungkap Saipul.
Diakui Saipul, memang pada tahun 2020 lalu pihaknya tidak menyetor ke PAD karena mengalami kerugian perusahaan. Tetapi di tahun 2022, telah membayar PAD sebesar Rp 350 juta yang merupakan kinerja tahun 2021. (mar/sam)
Editor : izak-Indra Zakaria