Perjalanan darat menuju utara Kaltim, baik yang berbatasan dengan Kaltara dan Kalbar masih menemukan banyak rintangan. Masyarakat khususnya pengguna jalan harus berjibaku dengan kondisi jalan yang rusak berat. Bergelombang dan berlumpur.
SOROTAN datang. Jauh sebelum jalan rusak di Lampung yang viral hingga dikunjungi Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kaltim kerap meminta perhatian pemerintah pusat. Teranyar, yang menjadi perhatian adalah akses dari Kutai Barat (Kubar) menuju Mahakam Ulu (Mahulu). Warga khususnya di dua kabupaten tersebut mengeluhkan kondisi jalan yang rusak parah.
Mahulu yang telah berpisah dari Kubar sekitar 10 tahun lalu, hingga sekarang pembangunan jalan berjalan lambat. Beberapa faktor jadi penghambat membuat jalan baru. Seperti akses yang minim dan kondisi cuaca yang sering hujan.
Salah seorang warga Mahulu mengaku tak jarang menggunakan jalan darat untuk mengontrol pekerjaannya di lapangan. Pria yang sehari-harinya sebagai wiraswasta itu kerap mengeluhkan kondisi jalan kala hujan deras yang hampir nyaris susah dilalui. Padahal dia menggunakan mobil double gardan untuk melewati jalan tersebut. Baginya, jalan yang mulus adalah harapan.
“Saya ingin infrastruktur jalan Kubar-Mahulu segera diaspal. Bagi kami, jalan beraspal adalah kerinduan. Mengingat jalur darat untuk saat ini sering digunakan masyarakat yang menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat. Di saat kondisi kemarau tidak ada kendala. Tapi saat musim hujan akan membuat kami kesulitan melewati jalur tersebut karena jalan licin dan berkubang,” beber pria enggan dikorankan namanya itu.
Dia mengaku, kasihan kepada warga yang lebih susah menggunakan kendaraan roda dua saat kondisi hujan. Tak jarang dia membantu mengangkut motor terjebak dalam kubangan lumpur. “Berat ketika digunakan dalam berkendara keseharian. Untungnya untuk korban jiwa sejauh ini belum ada. Tapi kalau kecelakaan akibat out kontrol sering,” ungkapnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Mahulu Didik Subagya menuturkan ada tipikal pengerjaan yang sedang berlangsung saat ini. Namun yang sudah bekerja yakni yang dari APBN atau pekerjaan pusat dan APBD Kaltim. “Untuk APBD Mahulu mengerjakan jalan kabupaten masih dalam progres lelang,” bebernya.
Terkait kondisi itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltim “keroyokan” bersama Pemprov Kaltim memperbaiki jalan. Utamanya yang menghubungkan Kubar-Mahulu sampai perbatasan Kalbar dan Kaltara.
“Dari batas Kubar ke bawah, itu penanganannya diambil alih Pemprov Kaltim. Itu MoU (memorandum of understanding)-nya. Dari Long Bagun - Long Pahangai (Mahulu) itu juga provinsi. Sementara kami diberi dari batas Kubar sampai Ujoh Bilang (Mahulu),” ungkap Kepala Satker Pelaksanaan Jalan Perbatasan Kaltim Teuku Surya Dharma kepada Kaltim Post, Kamis (18/5).
Khusus yang ditangani satker-nya tahun ini, Teuku menjelaskan ada 10 paket pekerjaan. Dari penanganan paket menggunakan multi-years contract (MYC), meliputi pembangunan jalan hingga jembatan. Juga penanganan paket secara kontrak tahun tunggal (SYC) meliputi pemeliharaan rutin dan pembangunan jembatan gantung di Long Pahangai.
“Bisa dilihat untuk fisik pekerjaannya sudah banyak tampak pembangunannya yang terlihat. Jadi memang untuk masyarakat kami minta sabar, karena masih ditangani. Beda ceritanya kalau rusak tidak ditangani,” ungkapnya.
Secara rinci, Teuku menyebut jalan yang menghubungkan Long Hubung-Ujoh Bilang disebutnya pada akhir tahun ini sudah bisa lebih layak dilewati. Dan pada April 2024 diselesaikan dengan pengaspalan. Ditambah adanya pekerjaan dari anggaran Pemprov Kaltim tahun ini, di mana pemprov disebutnya telah mengalokasikan Rp 100 miliar untuk pembangunan jalan dari Tering, Ujoh Bilang, Long Bagun hingga Long Pahangai.
“Namun pekerjaannya tidak sampai aspal. Hanya timbunan. Jadi ke depan perawatannya besar. Usianya pendek. Makanya kami ambil alih yang dari Long Hubung ke Long Pahangai. Namun untuk Kubar ke bawah itu tetap provinsi,” ucapnya.
Terdekat, dari batas Kubar sampai Ujoh Bilang, telah dicairkan anggaran setelah melalui proses lelang dan telah berkontrak. Di mana masih ada sisa dua lelang lagi yang belum rampung. Kemudian jalan paralel perbatasan mulai dari Long Pahangai sampai Kalbar, saat ini masih proses perencanaan. Ditargetkan akhir tahun sudah bisa dilakukan kontrak pekerjaan.
“Tahun depan masuk kontrak kami. Itu anggarannya cukup besar. Insyaallah nanti masuk Rp 6 triliun di situ. Pokoknya nanti mulus sampai aspal ke perbatasan Kalbar. Pekerjaannya dari 2024 sampai 2028,” jelasnya.
Dalam wawancara sebelumnya dengan Kaltim Post, Pemprov Kaltim melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengalokasikan dana Rp 100 miliar untuk pembangunan jalan dari Tering, Ujoh Bilang, Long Bagun hingga Long Pahangai. Di mana targetnya, ada 260 kilometer yang bisa tembus. Dengan ruas sepanjang itu, fisik jalan tak bisa semua dibeton. Jalan akan dilebarkan atau dipapas kecuramannya. Dengan mengoptimalkan material lokal. Dan ada titik tertentu yang dibeton.
Di sisi lain, pekan lalu Pemprov Kaltim juga memastikan mengalokasikan anggaran sebesar Rp 840 miliar untuk rekonstruksi jalan di ruas-ruas jalan provinsi. Ditargetkan sepanjang 67 kilometer tahun ini. Beberapa ruas jalan tersebut antara lain ruas Simpang Patung Lembuswana-Sebulu, Simpang 4 Kaliorang-Talisayan, dan Tanjung Redeb-Talisayan.
“Targetnya adalah untuk meningkatkan kemantapan jalan provinsi dari 77,5 persen di akhir 2022 menjadi sekitar 82 persen di akhir 2023,” ungkap Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (PUPR-Pera) Kaltim Hariadi Purwatmoko.
Sementara untuk kondisi jalan nasional di Kaltim belum sepenuhnya mulus. Dari panjang jalan nasional di Kaltim tahun 2022 sepanjang 1.806,76 kilometer (km), 84,72 persen disebut sudah mantap dan yang tidak mantap mencapai 15,38 persen. Data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim tahun 2022 pun menyebut sepanjang 315 kilometer jalan nasional rusak.
Untuk diketahui, tahun ini, anggaran pembangunan jalan di Kaltim meningkat sekitar Rp 300 miliar. Dari total anggaran yang teralokasikan oleh Kementerian PUPR sebesar Rp 1,8 triliun. Di mana dibandingkan pada 2022 lalu, Kaltim hanya kebagian anggaran infrastruktur jalan sebesar Rp 1,5 triliun.
Peliput:
M RIDHUAN
Jody Kristianto
jody@kaltimpost.co.id
Editor : izak-Indra Zakaria