Puluhan triliun APBN yang digelontorkan pemerintah pada tahun depan diharapkan mampu mewujudkan fasilitas yang sedang dibangun di IKN. Seperti istana presiden, kantor kementerian, bandara VVIP, hingga jalan tol.
BALIKPAPAN–Beberapa konsorsium pengusaha menyatakan keinginannya berinvestasi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Selain Konsorsium Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang diajak Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ke IKN pekan lalu, ada beberapa konsorsium pengusaha lain yang tertarik berinvestasi. Mereka ingin berpartisipasi pada groundbreaking atau peletakan batu pertama investasi di IKN yang dijadwalkan September mendatang.
Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menyampaikan, pihaknya sudah menerima banyak pengusaha yang tergabung dalam konsorsium. Tidak hanya dari satu konsorsium. Namun yang telah memulai lebih dulu adalah konsorsium PMDN. “Sudah berproses dari dulu. Dari zamannya jajak pasar (market sounding) yang dipimpin presiden langsung. Itu juga sudah berproses. Jadi mudah-mudahan, insyaallah September nanti, kami akan melihat beberapa groundbreaking dari pihak swasta,” katanya kepada Kaltim Post di Hotel Novotel Balikpapan, Rabu (16/8).
Dia berharap, ada 9–10 bidang usaha yang akan di-groundbreaking bulan depan. Namun, Bambang tidak merinci secara spesifik bidang usaha yang dimaksud. “Tapi kita lihat nanti, itu (bidang usaha) campuran. Termasuk mereka-mereka yang tidak hanya berusaha. Seperti PSSI dengan training center-nya. Nanti ada juga Bank Indonesia dan lainnya,” ungkap dia. Untuk bidang usaha yang secara simbolis melakukan peletakan batu pertama, disebut Bambang akan dipilih secara acak.
Pertimbangannya, sambung dia, cukup banyak yang berproses saat ini. Hampir 40-an pengusaha yang sudah menyiapkan diri memulai investasinya di IKN. “Berproses itu cukup makan waktu. Mereka membuat studi kelayakan. Mencari funding-nya dan financing-nya dari mana. Kemudian membuat bisnis plan dan segala macamnya. Itu cukup intens dengan tim kami di sini. Dan menjadi sebabnya kami dengan Kadin sekarang selalu satu tim. Didampingi oleh BKPM dan Kemenkeu. Untuk sama-sama nanti menjelaskan apa saja kira-kira insentif yang diberikan ke investor,” jelasnya.
Dari Jakarta, pemerintah menyampaikan akan menganggarkan Rp 40,6 triliun untuk pembangunan IKN dari RAPBN 2024. "Koreksi sedikit belanja untuk IKN tahun depan mencapai Rp 40,6 triliun," ucap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan 2024, Rabu (16/8). Dia melanjutkan, dana itu termasuk untuk pembangunan Bandara VVIP IKN. Sri Mulyani juga menyebut anggaran tersebut diprioritaskan untuk membangun infrastruktur, kompleks pemerintahan, dan perumahan ASN.
Menurunnya, dana itu digelontorkan agar semua fasilitas tadi terbangun dan masyarakat bisa menyaksikan pembangunan pusat pemerintahan selesai tahun depan. Sri memastikan, untuk tahun-tahun selanjutnya, porsi APBN untuk membangun IKN bisa lebih kecil. Hal ini seiring dengan skema pembiayaan yang menggaet swasta atau Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). "Kami sudah dukung untuk Otorita IKN prospeknya bisa KPBU, sehingga penggunaan APBN bisa lebih kecil dalam jangka pendek dan sesuai kemampuan APBN ke depannya," jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menuturkan, anggaran sebesar Rp 40,6 triliun untuk IKN itu dialokasikan untuk Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Untuk Kementerian PUPR mendapat jatah Rp 35 triliun. Sementara itu, sisinya untuk Kemenhub. Dalam waktu dekat, Basuki mengatakan rumah ASN dan TNI/Polri sebanyak 47 tower akan dibangun mulai September ini. Basuki menargetkan sebanyak 12 tower bisa rampung pada Juli 2024. Sementara jalan tol dari Balikpapan menuju IKN rampung akhir 2024.
"Termasuk masjid negara sudah mulai dibangun. Kantor presiden, empat kantor Kemenko, kemudian beberapa kementerian, mensesneg akan selesai di 2024, termasuk lapangan untuk upacara mudah-mudahan Juli (2024) selesai," katanya
Tahun Terakhir Jokowi-Ma’ruf Amin, DPR Minta APBN Lebih Efektif
Pidatopengantar RAPBN 2024 dan nota keuangan di kompleks parlemen yang disampaikan Presiden Joko Widodo kemarin, membuat abdi negara semringah. Termasuk para pensiunan. ”RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah, TNI/Polri sebesar 8 persen dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12 persen,” kata presiden.
Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Jokowi menjelaskan, APBN 2024 didesain untuk menjawab tantangan saat ini sekaligus masa yang akan datang. Kebijakan APBN 2024 diarahkan dengan fokus mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya transformasi ekonomi akan ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah.
Strategi jangka pendek difokuskan untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan prevalensi stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Strategi jangka menengah difokuskan pada lima agenda. Di antaranya, mewujudkan SDM unggul yang produktif, inovatif, sejahtera, dan berdaya saing serta akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi.
Lalu, pemantapan implementasi reformasi birokrasi dan simplifikasi regulasi, peningkatan aktivitas ekonomi yang bernilai tambah tinggi melalui hilirisasi sumber daya alam, serta mendorong pengembangan ekonomi hijau.
Untuk menjalankan agenda pembangunan, pendapatan negara pada 2024 didorong lebih optimal dengan tetap menjaga iklim investasi, keberlanjutan dunia usaha, dan kelestarian lingkungan.
”Postur APBN 2024 harus tetap sehat. Reformasi fiskal harus terus dilakukan secara komprehensif, baik optimalisasi pendapatan, melanjutkan penguatan belanja berkualitas, serta pembiayaan inovatif dan dikelola secara hati-hati,” jelasnya. Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas menuturkan, kenaikan gaji dilakukan setelah pemerintah berupaya maksimal berjibaku dengan penanggulangan Covid-19. Selain itu, sudah cukup lama gaji PNS tidak naik. Padahal, banyak sekali tugas baru yang mesti dilakukan, termasuk penyederhanaan proses bisnis dan digitalisasi layanan.
”Ini sudah lama sekali kan mereka (tidak naik gaji). Di satu sisi, kinerja mereka harus ditingkatkan. Demikian juga penyederhanaan proses bisnis dan ke depan juga ada digitalisasi,” terang dia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, anggaran kenaikan gaji mencapai Rp 52 triliun pada tahun depan. Di antaranya, untuk ASN pusat Rp 9,4 triliun. ”Sementara pensiunan yang naik 12 persen itu anggarannya tambahan Rp 7 triliun dan ASN daerah kenaikan 8 persen Rp 25,8 triliun,” paparnya.
Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani meminta penggunaan APBN 2024 ditingkatkan kualitasnya. Dengan begitu, realisasinya benar-benar dapat memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Terlebih, 2024 merupakan tahun terakhir periode pemerintahan Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin. ”Harapan kita semua, belanja negara ke depan, khususnya pada tahun anggaran 2024, seluruh program di kementerian/lembaga akan semakin berkualitas dan manfaatnya langsung dirasakan rakyat,” ujarnya.
Saat ini pemerintah tengah menjalankan konsep anggaran berbasis kesejahteraan atau wellbeing budget. Kinerja APBN dikaitkan dengan capaian peningkatan kesejahteraan rakyat secara langsung. Dia berharap, cara itu dijalankan setiap kementerian dan lembaga dalam mengusulkan anggaran di dalam APBN.
Jika berhasil, sistem tersebut bisa menjadi contoh yang baik. ”Dapat menjadi legacy penyusunan anggaran belanja selanjutnya,” ujarnya. Terlebih, masih banyak tantangan dalam pemanfaatan APBN. Belum lama ini, kata dia, presiden menyoroti pelaksanaan anggaran untuk program stunting. Dari Rp 10 miliar, hanya Rp 2 miliar yang dibelanjakan langsung oleh kelompok penerima manfaat. Yang lainnya habis untuk perjalanan dinas, rapat-rapat, dan kegiatan-kegiatan berlabel penguatan dan pengembangan.
”Saat ini, belanja negara masih perlu ditingkatkan kualitas dan efektivitasnya,” katanya. (dee/far/lyn/idr/mia/han/c6/fal/jpg/dwi/k8)
RIKIP AGUSTANI
ikkifarikikki@gmail.com
Editor : izak-Indra Zakaria