TANJUNG REDEB - Sebagai orang nomor satu di Berau, seorang bupati dinilai perlu mendapatkan fasilitas dan layanan yang maksimal. Seperti halnya yang saat ini akan dikerjakan oleh Pemerintah Kabupaten Berau melalui DPUPR, untuk memperbaiki kerusakan di Rumah Dinas (Rumdin) Bupati Berau dikucurkan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencapai Rp 677 juta.
Pj Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Agus Wahyudi, menuturkan, pada APBD Berau 2023 telah dianggarkan untuk rehabilitasi rumdin, namun hingga kini belum dilaksanakan. “Sudah masuk, sudah tahun ini di APBD murni, tapi belum dilaksanakan,” jelasnya (18/8).
Menurut dirinya, rumdin sendiri memang memerlukan banyak perbaikan. Tak hanya rumah bupati, bahkan rumah dinas yang saat ini ditempatinya. Namun, dirinya justru berpendapat, untuk rumah yang ditempatinya nanti bisa diperbaiki sekaligus diganti sebagai rumdin wakil bupati.
“Malah lebih cenderung, dibongkar habis lalu dijadikan rumdin wakil bupati di situ (rumah jabatan sekkab). Karena lahannya lebih luas, kita ada wacana memang,” ujarnya.
Melihat kondisi keuangan Berau saat ini, serta terlepasnya dari pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia beberapa waktu lalu, dirinya menilai hal ini wajar dan memungkinkan. “Situasi sudah normal, APBD memungkinkan,” tegasnya.
Dirinya sendiri tentu menyadari, rencana rehabilitasi rumah dinas bupati Berau memang merupakan hal sensitif. Tentu dirinya melaksanakan ini dengan beberapa pertimbangan yang sudah matang. “Namun, orang nomor satu memang perlu perhatian yang ekstra juga,” jelasnya.
Apalagi, rumah dinas bupati sendiri menjadi gambaran representatif suatu daerah. Sebab, di sana seorang bupati menerima tamu-tamu kunjungan yang datang ke Berau. “Memang rumah dinas seorang bupati harus representatif, karena itu simbol, kita menerima tamu dari luar daerah sehingga harus representatif,” terangnya.
Bupati Berau, Sri Juniarsih, membenarkan akan adanya perbaikan di rumah dinas yang kini ditempatinya, terlebih perbaikan toilet yang diakuinya sejak zaman pemerintahan Bupati Makmur HAPK belum pernah diperbaiki. Bahkan dirinya menilai sebagai rumah yang ditempati seorang bupati, kondisinya saat ini tidaklah representatif.
Terpisah, Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga, mendukung perbaikan yang direncanakan itu, bahkan hal itu juga disebutkannya termasuk hal yang dia usulkan. Mengingat perbaikan rumah dinas bupati itu dilaksanakan kembali usai terakhir diusulkan perbaikan pada empat tahun lalu.
Saat itu perbaikan dilakukan memakan anggaran mencapai Rp 200 juta, namun hal itu tidak maksimal sehingga dirinya mendorong adanya perbaikan kembali. “Tidak setiap tahun. Sesuai kondisi, seperti rumdin itu memang saya sarankan direhab lagi, karena belum maksimal pada saat itu Rp 200 jutaan,” jelasnya.
Dengan anggaran yang dikucurkan kali ini, diharapkan perbaikan berjalan dengan lancar dan hasilnya bisa maksimal. Sehingga, pengajuan tidak dilakukan lagi dalam tahun-tahun berikutnya yang berdekatan. “Kita harapkan dengan biaya besar rehab maksimal, jangan hanya seadanya. Jadi kita minta kalau biaya besar dimaksimalkan,” tegasnya.
Melihat kemampuan anggaran sendiri, Saga menuturkan perbaikan merupakan hal yang wajar, apalagi APBD Berau di 2023 ini mencapai Rp 5,1 triliun. “Berkaitan anggaran kita, wajar saja karena anggaran kita murni dan perubahan totalnya mencapai sekitar Rp 5 triliun. Intinya dengan dana besar, rehabnya jangan asal-asalan,” pungkasnya. (*/sen/sam)
Editor : izak-Indra Zakaria