PENAJAM- Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kaltim Gun Gun Gunawan bersama Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun melakukan penandatanganan kelanjutan pembangunan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di PPU.
Marbun menjelaskan, lapas tersebut sebenarnya sudah direncanakan akan dibangun. Namun beberapa faktor menjadi penghambat progresnya. Salah satunya Covid-19. Setelah dirinya ditunjuk oleh pemerintah pusat, dia melihat ada beberapa pembangunan yang sifatnya urgent untuk dilakukan dalam jangka pendek kepemimpinannya.
“Ternyata, tahanan yang inkrah di PPU banyak yang dititipkan di Kabupaten Paser. Itu pun jaraknya 145 kilometer dari sini. Makanya, menurut saya sangat kurang tepat apabila ada keluarga di PPU yang bermasalah dengan hukum, mereka juga kesulitan lantaran jarak dan waktu yang jauh untuk menjenguk keluarganya,” ujarnya.
Kedua, lanjutnya, terdapat 60 tahanan di PPU yang sudah inkrah dan 90 yang sedang dalam proses dan dititip di beberapa lokasi. Kemudian, ada pula terkait lapas anak-anak dan perempuan.
“Nah, itulah yang saya coba sampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Kaltim Gun Gun Gunawan. Dan beliau langsung merespons dengan cepat. Sehingga, kami mencoba untuk melakukan percepatan-percepatan pembangunannya,” ujarnya.
Kemenkumham Kaltim, katanya, akan mengakselerasi pembangunan dengan langsung melakukan peninjauan.
“Menkumham rencananya membangun lapas di PPU ini bertaraf Internasional. Mengapa? Itulah bukti dari akselerasi dalam percepatan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Ini dekat sama ibu kota negara, tentu harus di atas kabupaten atau kota yang lain,” ujar penjabat bupati.
Sementara itu, Gun Gun Gunawan menyampaikan, kelanjutan pembangunan lapas ini tujuannya sangat baik sekali. Kesepakatan pembangunan juga sebenarnya sudah ada dari 2008.
“Jadi aset sudah ada, tinggal bagaimana kami mitigasi masalahnya kenapa tertunda,” ujarnya.
Apalagi Pj Bupati PPU Makmur Marbun langsung koordinasi kepada Menteri Kemenkumham, kemudian menteri langsung mendukung. Karena pada dasarnya memang sudah tidak ada masalah, aset sudah ada dan sudah ditembok keliling.
“Saya tanya kembali bahwa anggaran tahun ini ada masuk untuk dua gedung, yaitu klinik dan dapur. Jadi, mudah-mudahan di tahun 2024 masuk ke dalam program nasional untuk kelanjutan pembangunan lapas ini berhasil,” urainya.
Sementara itu, Ketua DPRD PPU Syahrudin M Noor juga menambahkan, dirinya berharap pembangunan ini cepat terselesaikan.
“Namun, kami juga berharap tidak banyak orang yang masuk di sana (lapas),” katanya.
“Ini bukti penjabat bupati dan Kemenkumham berkomitmen untuk melakukan percepatan pembangunan yang ada di PPU ini,” lanjutnya. (far/k15)
AHMAD MAKI
maki@kaltimpost.co.id
Editor : izak-Indra Zakaria