Keterbukaan informasi menjadi bagian penting agar masyarakat bisa menilai kinerja pemerintah.
Senyum penuh keramahan memancar saat Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menerima rombongan Kaltim Post, Rabu (11/10) pagi. Pertemuan di rumah jabatan gubernur, Kompleks Pendopo Odah Etam di Jalan Gajah Mada, Samarinda, itu melekat akan pesan dan kesan. Dari peran media sebagai kontrol terhadap kerja pemerintah hingga tanggung jawab pejabat publik kepada masyarakat.
Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menyebut, media merupakan “juru bicara” pemerintah kepada masyarakat. Kehadirannya memberikan paparan secara detail terhadap setiap kinerja pemerintah. Dan itu membuat masyarakat tahu apa saja yang sudah mereka lakukan. “Jika media katakan buruk, ya, buruklah. Dan jika mengatakan biasa saja, ya (kinerja pemerintah) biasa-biasa saja,” ungkapnya.
Akmal menyebut bahwa media adalah salah satu pilar demokrasi, sehingga penting bagi pemerintah untuk menjalin komunikasi yang baik demi membangun demokrasi yang sehat di Kaltim.
“Dan sebagai pejabat publik, maka harus melapor kepada masyarakat. Karena yang kita layani adalah publik. Kalau pejabat publik tidak berani (berbicara kepada media), ya, susah. Pemerintah bukan private sector yang harus bertanggung jawab ke komisaris,” sambung Akmal.
Pria yang juga menjabat sebagai dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri tersebut pun mengingatkan kepada para pejabat Kaltim untuk lebih terbuka dan tidak antikritik. Sebab, menurutnya, kritik bakal membuat kerja pemerintah selalu stabil berada di jalurnya.
“Demokrasi itu membutuhkan kritik, dan kritik akan menjadi vitamin bagi kami di pemerintahan. Publik berhak tahu, karena kita menjalankan amanah publik,” tegasnya.
Dia pun menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltim agar tidak ada informasi publik yang ditutupi, termasuk kepada media. Sebab, serapat apapun ditutup, nantinya bakal terbuka dan diketahui publik.
“Tolong beri tahu, tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Pilihannya hanya ada dua, Anda menyampaikan dengan framing Anda, atau Anda membiarkan mereka (media) membuat framing sendiri," imbuhnya kepada staf Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Provinsi Kaltim yang ikut membersamai persamuhan pagi itu.
Termasuk soal ada 22 OPD di Kaltim yang masih mencatatkan rapor merah lantaran serapan anggaran masih di bawah 58 persen. Padahal, sejatinya pada Oktober ini serapan anggaran harus sudah mencapai 80 persen.
"Serapan itu uang bergerak, dan itu (rendahnya serapan) akhirnya membuat ekonomi tidak berkembang baik. Itu sudah pasti berkali-kali disampaikan, Pak Presiden dan Pak Menteri juga menyampaikan itu. (Kaltim) 22 OPD loh, kalau dijumlahkan berapa itu anggaran (belum terserap)," sesalnya.
Minimnya serapan anggaran tersebut diketahui ketika Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik memimpin rapat bersama seluruh OPD. Dari pertemuan itu, banyak yang harus dilakukan evaluasi, mulai indikator capaian kinerja anggaran, perencanaan, hingga belanja. Dari semua OPD, 22 di antaranya serapan anggarannya kurang baik, yakni di bawah angka 58 persen. Kemudian ada 18 OPD yang masih di bawah 80 persen, dan 2 OPD yang di atas 80 persen. "(Silakan) dikritisi. Ini peringatan saya kepada semua OPD," tegasnya.
Akmal berharap hubungan komunikasi antara pemerintah dan media massa di Kaltim dapat berjalan baik. Bahkan, direncanakan pertemuan rutin untuk membangun diskusi yang konstruktif. Dia meyakini, pikiran media lebih bagus dalam menemukan fakta-fakta di masyarakat. “Sampaikan (masukan) kepada kami untuk didiskusikan," imbuh Akmal.
Sementara Direktur KPG Erwin D Nugroho mengatakan, lewat silaturahmi kemarin diharapkan dapat terus melanjutkan hubungan yang sudah terjalin baik dengan pemerintah. "Kantor pusat kita di Balikpapan, dan sekarang (Kaltim Post Group) sudah multi-platform," ungkapnya.
Pria yang pernah menjadi kepala biro Kaltim Post Jakarta tersebut pun memberikan apresiasi keterbukaan Akmal kepada media massa. Sebab, disadari, tidak semua pejabat publik bisa terbuka dengan media massa. Termasuk menerima kritikan terhadap kinerja. "Hebat, karena tidak semua punya kesadaran dengan media," pungkasnya.
Pada pertemuan tersebut, turut hadir Pemred Kaltim Post Romdani dan Kepala Biro Kaltim Post Samarinda Duito Susanto. Kemudian Huseini Labib dari Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) dan Sukmawati dari Diskominfo Kaltim. (dwi/k16)
ASEP SAIFI
@asepsaifi
Editor : izak-Indra Zakaria