MANILA – Hari libur nasional penduduk Filipina berkurang. Sebab, salah satu hari libur itu bakal dihapus Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr alias Bongbong. Yakni, libur nasional khusus pada 25 Februari. Sebelumnya, tanggal itu untuk memperingati revolusi yang menggulingkan kediktatoran mantan Presiden Ferdinand Marcos, yang tidak lain ayah Bongbong.
Agence France-Presse mengungkapkan, penghapusan itu terungkap dalam dokumen resmi tertanggal 13 Oktober tentang hari libur nasional. Hal itu memicu tudingan bahwa Bongbong berusaha menutupi masa lalu keluarganya yang kelam. Kelompok HAM Karapatan mengatakan, penghapusan itu menunjukkan penghinaan pemerintahan Marcos terhadap tindakan sosial bermakna yang mengejar keadilan, kebenaran, dan akuntabilitas.
’’Mereka sedang melakukan distorsi sejarah secara terang-terangan dengan mengurangi atau bahkan menghapus seluruh indikasi bahwa rakyat Filipina menggulingkan kediktatoran Marcos dan mengabaikan dampak buruknya terhadap negara,’’ ujar Sekjen Karapatan Cristina Palabay.
Pernyataan senada diungkap oleh Project Gunita, lembaga yang melakukan digitalisasi buku, film, dan artikel untuk mendokumentasikan pemerintahan mendiang Marcos. Mereka menegaskan, kebijakan itu merupakan upaya yang disponsori negara untuk menutupi sejarah kediktatoran brutal.
Mendiang Marcos memerintah Filipina selama lebih dari dua dekade hingga digulingkan melalui Revolusi Kekuatan Rakyat pada Februari 1986. Saat itu, ratusan ribu orang turun ke jalan untuk menentang pemerintahannya. Keluarga Marcos terpaksa meninggalkan Filipina dan mengasingkan diri di Hawaii.
Para kritikus menggambarkan kediktatoran Marcos sebagai periode kelam pelanggaran HAM dan korupsi yang menjadikan negara itu miskin. Ribuan lawan politik disiksa, ditangkap, dan dihilangkan selama masa jabatan mendiang Marcos. Selain itu, sebanyak USD 10 miliar (Rp 157,01 triliun) uang rakyat juga disebut dijarah.
Nah, mantan Presiden Joseph Estrada menetapkan 25 Februari sebagai libur nasional khusus Peringatan Revolusi Kekuatan Rakyat EDSA pada 2000. Pada hari itu, aktivis HAM biasanya mengadakan demonstrasi untuk memperingati pemulihan demokrasi.
Kantor Kepresidenan Filipina mengklaim bahwa mereka tetap menghormati peringatan peristiwa pelengseran Marcos tersebut. Hari libur itu tidak dimasukkan dalam daftar karena 25 Februari 2024 bertepatan dengan hari Minggu.
’’Dampak sosio-ekonomi yang ditimbulkan dari penetapan hari itu sebagai hari libur khusus tidak bekerja memiliki dampak yang minimal, karena bertepatan dengan hari istirahat bagi sebagian besar pekerja atau buruh,’’ ucapnya.
Namun, banyak yang menilai itu hanya alasan. Sebab, hari libur khusus untuk peringatan Santa Perawan Maria Dikandung tanpa Noda yang jatuh pada 8 Desember 2024 tetap ditulis resmi. Padahal, sama-sama jatuh pada hari Minggu.
Ketika Bongbong terpilih menjadi presiden pada 2022, banyak yang memperkirakan bahwa dia akan menghapuskan hari libur itu. Terlebih, ketika kampanye, terjadi penyelewengan informasi besar-besaran di media sosial yang berupaya menggambarkan sejarah keluarga Marcos dengan cara yang lebih positif.
Tahun ini, Bongbong tidak menghapus hari libur tersebut. Hanya memindahkannya ke 24 Februari. Bongbong tidak mengubah hari libur nasional lainnya. Termasuk libur pada 21 Agustus untuk memperingati pembunuhan Benigno ’’Ninoy’’ Aquino yang dihormati lantaran memimpin perjuangan memulihkan demokrasi di Filipina. (sha/c18/hud)
Editor : izak-Indra Zakaria