TANJUNG REDEB - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau melakukan uji coba dua alat yang dikatakan akan menunjang kebersihan wilayah perkotaan. Keduanya yakni mobil penyedot lumpur dan kapal pengangkut sampah, (17/10).
Bupati Berau, Sri Juniarsih, mengatakan, dua program ini bentuk keprihatinan Pemkab Berau dan perhatiannya kepada penanganan kebersihan wilayah perkotaan. Apalagi Tanjung Redeb merupakan ibukota Kabupaten Berau, yang juga sebagai pusat pemerintahan dan sebagian besar perekonomian. “Kita sudah cukup prihatin dengan kebersihan wilayah perkotaan,” terangnya.
“Kita kolaborasikan DPUPR, DLHK dan BPBD untuk bekerja sama menyelesaikan masalah kebersihan wilayah perkotaan,” tuturnya.
Bupati menilai, dua program tadi cukup memiliki efektivitas untuk membantu menyelesaikan permasala-han banjir. Sebab, selama ini permasalahan banjir disebabkan oleh penumpukan lumpur di saluran irigasi, serta permasalahan sampah. “Nanti penyedotan lumpur bisa dilakukan per tiga bulan sekali, atau beberapa periode lamanya,” ujarnya.
Nantinya, bupati mendorong keaktifan pengelola lingkungan untuk melaporkan kepada OPD terkait, agar bisa dilakukan penanganan. “Nanti saya minta RT-nya bisa melaporkan kalau endapan lumpur sudah begitu banyak,” ujarnya.
Terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau, Fendra Firnawan, menerangkan, mobil sedot lumpur ini difungsikan untuk menyedot endapan lumpur di jalur drainase yang tertutup seperti di sepanjang Jalan Haji Isa, Jalan Pulau Panjang, Jalan Gunung Panjang, serta beberapa jalur pedestrian yang di bawahnya terdapat jalur drainase.
“Ini memang disiapkan untuk itu, karena uji coba kita di depan Kantor Lurah Tanjung Redeb itu cukup baik hasilnya,” terangnya.
Mobil tersebut dilengkapi dengan mesin sedot dan tangki penampung berkapasitas 5.000 Liter atau sekitar 5 ton endapan lumpur yang bisa dihasilkan sekali pekerjaan dilakukan. Saat ini, DPUPR Berau baru memiliki satu unit saja, harganya juga dikatakan mencapai Rp 3 miliar. “Kita lihat hasil evaluasi ini, kalau penanganan pada jalur drainase terbuka diperlukan tenaga manusia,” terangnya.
Fendra menegaskan, kebutuhan saat ini masih melihat kebutuhan lapangan. Dikatakannya, pihaknya juga masih melakukan pembelajaran apakah ke depan akan dilakukan tambahan unit baru atau tidak. “Kita langkah demi langkah saja. Kita lihat dulu seperti apa kebutuhannya nanti,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Berau, Mustakim Suharjana, menjelaskan saat ini pihaknya baru memiliki satu unit kapal pengangkut sampah dengan kapasitas 2 ton sampah sekali angkut. Dalam operasionalnya, kapal tersebut membutuhkan setidaknya lima orang sekali beroperasi.
“Kemampuannya sekitar 2 ton. Sebab, selain keranjang di atas kapal, ada ruang di bawahnya untuk menyimpan sampah tersebut,” ujarnya.
Setelah melihat praktik penggunaannya pada Selasa (17/10) sore, Mustakim menyebut ke depan kebutuhan yang harus ditambah adalah jumlah unit, jumlah kebutuhan tenaga harian, serta kemampuan mesin pendorong. Saat ini dikatakan Mustakim masih belum maksimal hanya dengan satu mesin berkeluatan 10 PK. “Nanti mungkin akan ada penambahan daya mesin, dari 10 PK menjadi 15 PK,” tuturnya.
Kebutuhan tersebut dikatakan Mustakim untuk 2024 mendatang, akan dianggarkan agar bisa membeli dua unit lagi. Untuk unit saat ini bernilai Rp 150 juta. Ke depan, dua tambahan itu sudah termasuk peningkatan jenisnya, sehingga harga tersebut ditaksir akan naik.
“Mungkin naik, namun harganya tidak sampai Rp 200 juta. Kita ingin tambah kekuatan mesinnya,” terangnya.
Pengoperasiannya sendiri katanya, akan dilakukan setiap hari. “Pagi dan sore mereka beroperasi, tentu melihat juga kala air pasang. Karena kalau tidak, agak sulit juga,” pungkasnya. (sen/sam)
Editor : izak-Indra Zakaria