ADIEL KUNDHARA/KP
Dinas Kesehatan bakal mengaktifkan kembali puskesmas pembantu di Bontang Kuala.
BONTANG – Keberadaan bangunan puskesmas pembantu (pusban) di Bontang Kuala sudah berdiri sejak 1996 silam. Hanya saja pada 2015 lalu sudah tidak difungsikan. Lantaran usia gedung yang relatif tua.
Lagi pula kala itu ada peralihan program baru, yakni Dokter Keluarga. “Tapi, pada akhir tahun ini rencana kami aktifkan lagi,” kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan SDK Diskes Bontang Akhmad Hamid Nurudin.
Pada APBD tahun ini, fasilitas kesehatan ini akan diperbaiki. Nilai anggaran yang dikucurkan mencapai Rp 2,1 miliar. Hamid menjelaskan, lokasi bangunan tetap sama. Berada di gedung yang dulu bernama poliklinik desa. Nantinya konstruksi tetap berbahan kayu. “Hanya satu lantai. Terkait luasan lahan, saya belum bisa jabarkan. Tetapi, itu aset pemkot,” ucapnya.
Mengacu sistem informasi rencana umum pengadaan (SIRUP), luas lahan kurang dari 500 meter persegi. Pengerjaan akan dimulai April mendatang. Diharapkan rampung pada Oktober. Sehingga, bangunan dapat digunakan pada akhir tahun.
Menurutnya, pengaktifan kembali puskesmas pembantu ini merupakan hasil musrenbang kelurahan. Sejatinya, pembangunan sempat diajukan pada 2021 lalu. Tetapi karena pandemi, anggaran untuk itu terkena dampak refocusing. “Ini merupakan aspirasi warga,” tutur dia.
Nantinya, layanan di puskesmas pembantu ini mencakup screening kesehatan dan pengobatan sederhana. Utamanya, penyakit yang saat ini banyak dijumpai kasusnya di Bontang. Mulai dari hipertensi dan diabetes.
Begitu juga dengan screening terhadap penyakit menular. “Jam operasional seperti puskesmas pada umumnya. Nanti ditangani oleh Puskesmas Bontang Utara 1. Terdapat dokter, perawat, dan bidan,” terangnya.
Secara jumlah, tenaga kesehatan yang disiapkan tidak sebanyak puskesmas. Selain itu, pelayanan yang berlangsung juga mencakup ibu dan anak. Program pengaktifan kembali puskesmas pembantu ini terintegrasi layanan primer. Meski demikian, tidak semua kelurahan wajib memiliki puskesmas pembantu.
Tetapi, Diskes akan menguatkan posyandu primer bagi kelurahan yang tidak memiliki puskesmas pembantu. Ketentuan terkait puskesmas pembantu ini juga diatur dalam peraturan menteri kesehatan. (ak/ind/k15)
Editor : Indra Zakaria