Operasional dan perawatan jembatan Mahulu, penghubungan Kecamatan Loa Janan Ilir dan Kecamatan Sungai Kunjang menjadi wewenang pemprov Kaltim. Sejak 2023 lalu beberapa asesmen dilakukan untuk memantau kesehatan jembatan.
Hingga pada awal Juli lalu, dilakukan uji dinamis untuk mengetahui tingkat kekakuan jembatan. Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat (DPUPR Pera) Kaltim Hariadi Purwatmoko menerangkan bahwa saat ini pihaknya masih menghitung kebutuhan anggaran untuk pemeliharaan jembatan Mahulu. Saat ini pihaknya masih menyusun detail kebutuhan sehingga dapat diusulkan di APBD Perubahan (APBD-P) prov Kaltim 2024. “Kami usulkan di perubahan, atau pada APBD 2025 mendatang,” ungkapnya, (9/7).
Dia menerangkan salah satu kekurangan yakni belum adanya perangkat sensor untuk mengawasi kelayakan jembatan. Yaitu Structural Health Monitoring System (SHMS) pada beberapa bagian jembatan. “Ini untuk mengawasi kondisi jembatan secara kontinu serta online. Artinya dengan perangkat tersebut bisa memantau kondisi jembatan secara realtime,” ucapnya.
Dia menambahkan dari asesmen 2023 lalu bersama Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) beberapa kerusakan terungkap seperti expansion joint. Namun hal ini tidak jadi masalah karena secara struktur, jembatan Mahulu aman. “Ada beberapa baut yang kendor. Makanya dua perbaikan ini juga anggarannya kami hitung untuk diusulkan di APBD perubahan atau APBD 2025 mendatang,” ungkapnya.
Sebagai informasi bahwa kerusakan expansion joint tidak berpengaruh pada struktur utama jembatan. Fungsi expansion joint hanya sambungan antar beberapa segmen jembatan. Komponen ini memang dipastikan bakal rusak berkala karena menahan atau terkena hentakan saat dilintasi kendaraan. “Biasanya beberapa tahun (pemasangan) rusak dan harus diperbaiki atau diganti,” pungkasnya.(*)
Editor : Indra Zakaria