Para demonstran ini mengeluhkan adanya penjualan buku di sekolah yang mencapai Rp 900 ribu per anak. Ironisnya, ketika siswa tidak membeli buku, maka ada intimadasi dari pihak sekolah yang seolah memaksa pembelian buku paket tersebut.
Padahal berdasarkan aturan dan penggunaan dana bosda dan bosnas, pembelian buku sudah tidak diwajibkan. Bahkan pihak sekolah sudah menyiapkan buku pendamping yang bisa dipinjam oleh siswa.
Hal itu diutarakan salah satu orang tua, Bernama Suni yang anaknya bersekolah di salah satu SD negeri di Samarinda Seberang. Suni mengakui ada pungutan sekolah terkait pembelian buku paket, sampai dengan LKS.
"Itu kalau ditotal hampir Rp 1 juta. Kalau buat saya yang janda ini, (uang) itu buat saya makan setahun beli beras," ucapnya. Dia mengakui bahwa pihak sekolah juga pernah meminta untuk sumbangan perihal hewan kurban, perbaikan lapangan sekolah sampai uang kas Rp 5.000 per hari.
"Ini uang untuk apa. Saya tanyakan buat liburan, tapi anak saya tidak bisa ikut, uang yang terkunpul harus dikhlaskan kata gurunya," tegasnya. Koordinator aksi, Nina Iskandar menambahkan sudah lama para emak-emak ini memendam keresahan atas dugaan terjadinya pungutan liar alias pungli di sekolah tingkat dasar.
Bahkan sebenarnya massa aksi lebih banyak dari kemarin. Mengapa tidak ikut, kata dia, sebagiannya mendapat intimidasi dari setiap sekolah yang katanya kalau wajah mereka nampak di media, akan diberi tanda “anaknya dikeluarkan”.
“Kami menagih janji negara. Katanya negara menjanjikan kalau di sekolah negeri gratis, sampai dengan saat ini banyak sekali emak-emak pusing gara-gara mencari biaya untuk beli buku yang harganya di luar nalar, sampai Rp 2 juta,” ucapnya.
Selain dari praktik pungli, mereka juga meminta untuk transparansi dalam pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Menurut Nina, dari 20 persen dana BOS yang diberikan ke sekolah, di dalamnya terdapat pengadaan buku paket. Nah dana itu ke mana? Yang ada faktanya orang tua murid disuruh beli buku paket. Entah itu wajib atau tidak.
"Kemudian juga buku LKS, belum lagi seragam-seragamnya. Kalau dihitung, totalnya enggak main-main, sampai Rp 5 juta,” tegasnya. Ditegaskan Nina, bahwa persoalan pungli ini dulunya pernah dilaporkan ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemkot Samarinda. Hanya saja cuma tanggapan dari pihak tersebut akan menindaklanjuti dengan cara menegur sekolah tersebut.
“Tapi teguran apa yang diberikan, karena tidak ada efek jera. Faktanya setiap tahun sekolah masih memperlakukan hal yang sama. Khusus di Samarinda, ada 226 sekolah dasar yang diduga masih menerapkan jual beli buku,” jelasnya.
Bahkan, pihaknya sudah lelah untuk melaporkan hal ini kepada Dinas Pendidikan Samarinda, sebab tidak ada tindakan pasti yang mampu membuat jera para oknum-oknum nakal yang ingin meraup keuntungan dengan cara tidak baik.
"Kalau mau Indonesia Emas tidak mungkin, kalau pengajarnya saja seperti ini. Kami capek, kami minta Pj Gubernur Kaltim, menanggapi serius aspirasi kami ini," pungkasnya. Menanggapi hal ini, Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Setprov Kaltim Imanuddin mengungkapkan apa yang disampaikan para ibu-ibu ini akan diteruskan kepada Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik. Terlebih sifatya mendesak karena menyangkut dunia pendidikan.
"Kami akan langsung sampaikan dan teruskan. Kami juga meminta waktu 7 hari kerja dan insya Allah ini sudah bisa kita tindaklanjuti," katanya.
SEKOLAH HARUS MEMBERI KERINGANAN
Pergantian ajaran pendidikan sudah dimulai sejak Senin (15/7) lalu. Setiap tahunnya selalu ada tantangan dalam setiap memulai pembelajaran. Salah satunya dari persoalan pembelian buku paket dan Lembar Kerja Siswa (LKS) yang ada setiap semester dalam satu tahun ajaran.
Bahkan sempat ramai di media sosial sejumlah orangtua menggelar aksi protes atas biaya pendidikan yang seharusnya digratiskan untuk program wajib belajar 12 tahun, justru tidak membantu keperluan anak-anak mereka.
Atas hal ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda Asli Nuryadin mengatakan persoalan ini memang kerap kali terjadi dalam setiap pergantian tahun ajaran pendidikan. Namun seharusnya pihak sekolah juga bisa memberi keringanan terhadap orangtua siswa yang tergolong tidak mampu. Sehingga tidak memberatkan pembelian buku paket dan LKS.
“Jangan sampai ada sekolah yang tidak respons dalam persoalan ini, silahkan melapor,” ungkap Asli. Dirinya mendorong agar orangtua siswa yang tidak mampu juga perlu mengurus keterangan tersebut dan memberikan bukti ini kepada sekolah.
Sehingga pembelian buku saat ini tidak bersifat memaksa yang membuat keresahan saat ini masih terus terjadi di kalangan masyarakat. Bahkan ia juga memperkenankan jika sekolah membuka sistem cicilan untuk pembelian buku maupun LKS, agar kegiatan pembelajaran di sekolah bisa tetap berjalan, tanpa ada keresahan dari orangtua yang tidak bisa membeli buku.
Selain meminta keringanan dari sekolah, dirinya juga meminta agar masyarakat bisa melaporkan kondisi ini kepada RT. Sebab saat ini bantuan untuk sekolah seharusnya bisa diusulkan dalam Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (Probebaya). Salah satu bantuan itu dipastikan bisa mengucur untuk biaya pendidikan.
“Jadi sebenarnya banyak jalan agar kebutuhan anak-anak didik kita terpenuhi,” tuturnya. Dirinya juga berharap agar komite sekolah maupun paguyuban yang dibentuk dari orangtua siswa setiap sekolah bisa turun berperan dalam hal ini. Sehingga permasalahan ini tidak terus terjadi setiap tahun dalam setiap pergantian tahun ajaran.
Sebelumnya dirinya juga mengakui sudah ada edaran agar pihak sekolah tidak memperjual belikan buku sekolah, agar tidak ada pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah. Namun bagi warga yang tidak mampu, diminta agar mendapat keringanan dari pihak sekolah. “Intinya tidak boleh ada paksaan, kalau tidak mampu silahkan ajukan keringanan,” pungkasnya. (hun/nha)