PROKAL.CO, SAMBALIUNG – Jalan Poros Pegat Bukur yang menghubungkan Kampung Pegat Bukur, Inaran, dan Bena Baru di Kabupaten Berau kembali mengalami kerusakan pada Sabtu (15/2/2025).
Kondisi ini menghambat mobilisasi masyarakat serta kendaraan operasional perusahaan di wilayah tersebut.
Kepala Kampung Inaran, Amirullah, mengungkapkan kerusakan jalan ini sudah berulang kali terjadi, namun hingga kini penanganan yang dilakukan masih belum maksimal.
“Perbaikan memang sempat dilakukan oleh DPUPR Berau dengan menggunakan eksavator, tetapi hanya bersifat sementara,” ujarnya pada Minggu (16/2/2025).
Menurutnya, kondisi jalan yang berlubang dan berlumpur semakin menyulitkan pengendara, terutama saat hujan turun.
“Banyak kendaraan warga yang kesulitan melintas, bahkan kendaraan angkutan karyawan perusahaan juga terhambat. Ini tentu berdampak pada aktivitas ekonomi dan keseharian masyarakat,” tambahnya.
Permasalahan jalan rusak ini sebelumnya telah disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Sambaliung beberapa waktu lalu.
Namun, hingga kini belum ada tindak lanjut yang jelas dari pihak terkait.
Amirullah menyebutkan, bersama dua kepala kampung lainnya, ia kembali melaporkan kondisi ini kepada pihak berwenang pada Senin (17/2/2025).
“Kami berharap ada langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperbaiki jalan ini secara permanen,” tegasnya.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau terus berupaya menangani kerusakan Jalan Poros Pegat Bukur yang menghubungkan Kampung Pegat Bukur, Inaran, dan Bena Baru.
Meskipun sudah empat kali dilakukan perbaikan, jalan tersebut kembali mengalami kerusakan akibat kondisi tanah yang labil dan intensitas hujan yang tinggi.
Kepala Bidang Preservasi Jalan dan Jembatan, DPUPR Berau, Junaidi, menjelaskan bahwa perbaikan terakhir dilakukan pada Minggu (9/2/2026) dengan menggunakan ekskavator, mesin pemadat, serta material yang diperoleh secara swadaya dari perusahaan.
Namun, perbaikan tersebut hanya bertahan dalam hitungan hari.
“Di lokasi itu (jalan rusak) kami sudah empat kali melakukan perbaikan. Memang dilihat, metode yang sama terus digunakan, daya tahannya hanya beberapa hari saja,” ungkap Junaidi pada Minggu (16/2/2025).
Untuk memastikan perbaikan yang lebih kuat dan tahan lama, DPUPR Berau berencana mendatangkan ekskavator berukuran lebih besar.
Saat ini, pihaknya tengah berkoordinasi dengan kapolsek Sambaliung untuk mobilisasi alat berat tersebut.
“Kami berkeinginan menangani lebih kuat lagi. Karena itu, kemarin kami koordinasi dengan kapolsek Sambaliung dan menginformasikan bahwa kami akan mobilisasi excavator besar,” katanya.
Junaidi menambahkan, untuk memperkuat struktur badan jalan, diperlukan material tambahan berupa kayu dan tanah.
Setidaknya, sebanyak 160 batang kayu dibutuhkan untuk menstabilkan badan jalan sepanjang 40 meter yang terdampak longsor.
“Kalau ditangani lagi, jalannya juga akan dilebarkan sedikit. Ada ribuan kubik tanah dan BBM yang dibutuhkan. Saat ini masih diupayakan melalui komunikasi dengan pihak perusahaan atau sumber lainnya,” jelasnya.
Mengenai anggaran perbaikan, Junaidi mengakui hingga kini belum ada alokasi khusus dalam APBD 2025 karena kerusakan ini terjadi setelah usulan anggaran disahkan pada 2024 yang lalu.
Oleh karena itu, DPUPR Berau masih mencari solusi pembiayaan yang memungkinkan, baik melalui dana darurat maupun kolaborasi dengan berbagai pihak.
“Kami masih mengupayakan pendanaan. Jika memungkinkan, kami ingin berkolaborasi dengan perusahaan atau pihak lain agar perbaikan bisa segera dilakukan,” ujarnya.
Saat ini, DPUPR Berau juga tengah fokus merakit jembatan bailey (jembatan sementara) di Birang, yang menjadi perhatian utama karena dikhawatirkan patah jika tidak segera diperbaiki.
Oleh karena itu, mobilisasi ekskavator kecil untuk perbaikan Jalan Poros Pegat Bukur masih menunggu kesiapan material dan alat.
Ke depan, DPUPR Berau berencana untuk menangani jalan ini secara permanen. Namun, untuk merealisasikannya, perlu ada perencanaan yang matang dan dukungan anggaran yang memadai.
“Kami akan berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk melihat kemungkinan penggunaan dana pemerintah. Kalau dana kolaborasi tidak mencukupi, paling tidak ada perencanaan agar tahun depan bisa ditangani secara permanen,” jelasnya. (sen/far)
Editor : Faroq Zamzami