SAMARINDA– Program unggulan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, Gratispol, kini tengah menjadi sorotan tajam. Program yang dicanangkan oleh Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji ini memicu polemik setelah ratusan mahasiswa dilaporkan gagal mendapatkan bantuan pendidikan pada tahun 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, H. Baba, angkat bicara mengenai persoalan ini. Ia menjelaskan bahwa masyarakat perlu memahami bahwa Gratispol sejak awal dirancang dengan batasan-batasan tertentu, baik dari ketersediaan anggaran daerah maupun kriteria spesifik bagi penerima manfaat. Menurutnya, nama program "Gratispol" tidak serta-merta berarti seluruh biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya tanpa pengecualian.
Salah satu pemicu gugurnya hak penerima bantuan adalah adanya perubahan status perkuliahan. H. Baba menyebutkan adanya laporan mengenai mahasiswa yang beralih ke kelas eksekutif karena bekerja, yang kemudian memengaruhi hasil verifikasi lanjutan oleh pemerintah. Selain itu, program studi dengan biaya tinggi seperti kedokteran juga menjadi tantangan tersendiri bagi kapasitas anggaran pemerintah yang terbatas.
Kritik keras datang dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Samarinda. Pengacara Publik LBH Samarinda, Fadhil Al Kahfi, menilai pembatalan bantuan secara sepihak ini sebagai bentuk pengabaian hak dasar warga negara dalam mengakses pendidikan. LBH Samarinda mendesak agar Pemprov Kaltim segera mencabut keputusan pembatalan bagi mahasiswa yang sebelumnya telah dinyatakan lolos verifikasi.
Sebagai bentuk langkah nyata, LBH Samarinda kini resmi membuka posko pengaduan bagi mahasiswa yang merasa dirugikan oleh sistem pelaksanaan Gratispol. Mereka juga menuntut pemerintah provinsi untuk melakukan evaluasi total serta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas ketidaksinkronan data dan kurangnya transparansi mengenai skema bantuan yang diberikan.
H. Baba pun mendorong biro terkait di lingkungan Pemprov Kaltim untuk segera memberikan penjelasan yang utuh kepada publik. Ia menegaskan pentingnya keterbukaan skema sejak awal agar tidak muncul ekspektasi yang keliru di tengah masyarakat, sehingga polemik serupa tidak terus berulang di masa mendatang. (*)
Editor : Indra Zakaria