BALIKPAPAN – Keberadaan ratusan unit bank sampah di Kota Balikpapan ternyata belum menjadi solusi ampuh untuk mengurangi beban Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Manggar. Anggota Komisi III DPRD Balikpapan, Wahyullah Bandung, menilai sistem yang ada saat ini masih berjalan di tempat akibat lemahnya integrasi dan pengendalian dari pemerintah daerah.
Meskipun secara data jumlah bank sampah di tingkat RT dan kelurahan terus bertambah, Wahyullah menyebut operasionalnya sangat bergantung pada inisiatif warga tanpa dukungan sistem yang kuat. Hal ini menyebabkan pengelolaan sampah di sumbernya menjadi tidak konsisten.
"Kalau hanya mengandalkan kesadaran masyarakat tanpa sistem yang kuat, bank sampah tidak akan bertahan lama. Semangat warga untuk memilah akan hilang jika sampah yang dikumpulkan tidak segera diangkut atau dimanfaatkan," ujar Wahyullah.
DPRD menyoroti adanya mata rantai yang terputus antara bank sampah unit dengan bank sampah induk di tiap kecamatan. Padahal, jika dikelola dengan rantai pengelolaan yang solid, potensi pengurangan sampah harian kota yang mencapai ratusan ton bisa ditekan secara signifikan sebelum mencapai TPA.
Selain kegagalan dalam menekan volume sampah, Wahyullah juga menyayangkan potensi nilai ekonomi dari sampah yang belum tergarap optimal. Lemahnya kelembagaan membuat sampah hanya dipandang sebagai limbah, bukan komoditas yang bisa memberikan keuntungan berkelanjutan bagi masyarakat.
"Produksi sampah itu pasti ada setiap hari. Yang belum pasti justru bagaimana pemerintah mengelolanya secara konsisten," tegasnya. DPRD kini mendesak pemerintah kota untuk beralih dari sekadar mengejar target kuantitas unit bank sampah menjadi pembangunan sistem pengelolaan terpusat yang lebih akuntabel dan terintegrasi.(*)
Editor : Indra Zakaria