BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan harus menghadapi tantangan berat dalam upaya pengendalian banjir pada tahun anggaran 2026. Akibat berkurangnya alokasi Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, anggaran yang disiapkan untuk penanganan banjir mengalami pemangkasan tajam hingga mencapai 65 persen dari total kebutuhan awal yang diajukan oleh Dinas Pekerjaan Umum (DPU).
Kondisi fiskal yang terbatas ini memaksa pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan belanja dan menyusun ulang skala prioritas pembangunan. Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) dan Drainase Dinas PU Balikpapan, Jen Supriyanto, mengungkapkan bahwa dari usulan anggaran sebesar Rp300 miliar dalam APBD 2026, sebagian besar harus disesuaikan demi menjaga stabilitas keuangan daerah.
Meskipun anggaran menyusut secara signifikan, Dinas PU tetap menetapkan fokus pada kawasan-kawasan strategis yang memiliki tingkat kerawanan tinggi. Salah satu prioritas utama adalah penanganan banjir di sekitar jalur Jalan Tol Balikpapan–IKN serta inventarisasi drainase di wilayah Balikpapan Utara yang kerap menjadi langganan genangan air. Pemerintah kini tengah melakukan penyaringan ketat terhadap usulan masyarakat yang masuk melalui Musrenbang agar proyek yang dijalankan adalah yang benar-benar paling mendesak.
Jen Supriyanto menjelaskan bahwa aspirasi warga terkait titik banjir yang berulang sepanjang tahun 2025 sebenarnya telah dihimpun secara resmi. Namun, dengan keterbatasan dana saat ini, lebih dari setengah program pengendalian banjir yang telah dirancang berpotensi tertunda atau batal dilaksanakan pada tahun ini. Pemerintah terpaksa memilih lokasi yang memiliki dampak sosial dan ekonomi paling luas untuk didahulukan pembangunannya.
Saat ini, pihak Dinas PU terus melakukan koordinasi agar sisa anggaran yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pemeliharaan rutin dan perbaikan drainase krusial. Penyesuaian ini diharapkan tetap mampu meminimalisir dampak luapan air di titik-titik vital Kota Beriman, sembari menunggu ketersediaan ruang anggaran di masa mendatang untuk mengeksekusi rencana induk pengendalian banjir secara menyeluruh.(*)
Editor : Indra Zakaria