SAMARINDA – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, memberikan kritik pedas terkait mandeknya kontribusi sektor jasa maritim terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Meski aktivitas ekonomi bernilai fantastis di Sungai Mahakam dan wilayah pesisir telah berlangsung selama belasan tahun, nyatanya kas daerah belum mencicipi sepeser pun keuntungan dari sektor strategis tersebut. Fenomena ini dianggap sebagai kerugian besar bagi daerah yang menjadi "tuan rumah" bagi ratusan kapal setiap bulannya.
Hamas—sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud—mengungkapkan kegelisahannya atas praktik Ship to Ship (STS) di kawasan Muara Berau dan Muara Jawa yang sudah eksis sejak tahun 2010. Data menunjukkan ada sekitar 100 hingga 150 kapal beroperasi di Muara Berau dan hingga 50 kapal di Muara Jawa setiap bulan. Ironisnya, aktivitas yang melibatkan aset bernilai triliunan rupiah itu sama sekali tidak menyumbang pendapatan bagi Kaltim. Menurutnya, ketika ruang publik laut (0-12 mil) berubah menjadi ruang privat melalui konsesi, pemerintah daerah semestinya mendapatkan kompensasi ekonomi yang nyata sebagai pemilik wilayah.
Guna menghentikan kebocoran ini, DPRD Kaltim mendesak agar Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) segera diterjunkan untuk mengelola jasa maritim secara aktif. Strategi yang didorong adalah skema business to business (B2B) antara perusahaan daerah dengan operator pelabuhan seperti Pelindo. Hamas menegaskan agar pihak swasta tidak lagi langsung bertransaksi dengan Pelindo tanpa melibatkan peran perusahaan daerah. Dengan skema ini, BUMD bisa masuk ke dalam lini bisnis layanan pemanduan kapal, penundaan (assist), hingga pengelolaan area penambatan yang selama ini "terlepas" begitu saja ke pihak lain.
Potensi yang dipertaruhkan tidak main-main. Hamas memperkirakan, jika pengelolaan STS dioptimalkan melalui BUMD, Kaltim bisa meraup pendapatan bersih hingga Rp 300 miliar setiap bulannya. Nilai ini sangat signifikan untuk mendanai pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Timur. DPRD berharap pemerintah provinsi segera mengambil langkah tegas untuk menjemput bola potensi pendapatan yang selama ini hanya lewat begitu saja di depan mata rakyat Kaltim. (*)
Editor : Indra Zakaria