PROKAL.CO, SAMARINDA- Hampir satu tahun perjalanan pemerintahan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, arah kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai mendapatkan sorotan sekaligus apresiasi dari jajaran legislatif di Karang Paci. Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, menilai bahwa secara substansi kebijakan pemerintah saat ini telah menunjukkan sinyal positif, terutama pada penguatan kualitas sumber daya manusia dan upaya perluasan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Namun, ia memberikan catatan kritis bahwa tanpa perencanaan yang terpadu, berbagai program strategis tersebut berisiko berjalan sendiri-sendiri dan berpotensi membebani keuangan daerah di masa depan.
Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah belum terlihatnya desain perencanaan yang benar-benar mengintegrasikan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam satu visi besar. Agusriansyah mengkhawatirkan pola kerja sektoral yang masih kuat akan membuat efektivitas program sulit diukur, bahkan berpotensi tumpang tindih secara anggaran. Menurutnya, Pemprov Kaltim harus segera memiliki "payung" kebijakan yang mampu menyelaraskan target dan jadwal kerja antar-OPD agar pencapaian sasaran pembangunan tidak berjalan secara parsial.
Sorotan tajam tertuju pada program pendidikan gratis yang saat ini masih masuk dalam kategori belanja non-wajib. Kebijakan ini dinilai memiliki risiko menekan ruang fiskal daerah serta menggeser alokasi anggaran untuk sektor penting lainnya, seperti pendidikan menengah dan pendidikan luar biasa. Untuk mengantisipasi hal tersebut, DPRD Kaltim mendorong pemerintah daerah agar lebih kreatif dalam mencari skema pembiayaan alternatif. Salah satu solusi yang ditawarkan adalah memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha melalui mekanisme Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR/TJSL) guna menopang program-program prioritas tanpa harus sepenuhnya bergantung pada APBD.
Selain masalah pendidikan, keberlanjutan program sosial seperti pemberian penghargaan bagi pengurus rumah ibadah juga dinilai membutuhkan regulasi kolaborasi lintas sektor yang lebih jelas. Tanpa dukungan pola kerja kolektif yang terukur, program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut dikhawatirkan akan sulit bertahan dalam jangka panjang. Agusriansyah menegaskan bahwa keterlibatan sektor swasta menjadi kunci penting untuk menjaga kesehatan fiskal daerah sembari tetap menjalankan agenda sosial kemasyarakatan.
Menutup evaluasinya, DPRD Kaltim secara resmi mendorong Pemprov segera menyusun peta jalan atau roadmap terpadu sebagai acuan pelaksanaan program prioritas lima tahunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Keberadaan peta jalan yang jelas diharapkan mampu menjadi tolok ukur yang transparan bagi masyarakat dan legislatif dalam mengawal capaian kerja pemerintah, sekaligus memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas daerah benar-benar memberikan dampak maksimal bagi kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur.(*)
Editor : Indra Zakaria