BERAU — Kondisi memprihatinkan menyelimuti warga di RT 14 hingga RT 17 Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau. Terletak tepat di garis perbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara, wilayah ini seolah terlupakan karena hingga kini belum tersentuh jaringan listrik, akses air bersih, maupun jaringan telekomunikasi yang memadai. Ironisnya, pemandangan berbeda terlihat jelas di wilayah tetangga, Bulungan, yang sudah lebih dulu menikmati fasilitas infrastruktur dasar yang mapan.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Syarifatul Syadiah, menyoroti ketimpangan tersebut sebagai bentuk ketidakadilan bagi masyarakat Berau di perbatasan. Menurutnya, ketiadaan listrik tidak hanya mematikan roda perekonomian warga yang tidak bisa menggunakan peralatan elektronik dasar seperti kulkas, tetapi juga berdampak pada sektor pendidikan di mana kondisi sekolah dasar di wilayah tersebut masih sangat memprihatinkan.
Dalam upaya mencari jalan keluar, sempat terjadi perbedaan pandangan antara pihak PLN dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait skema pembangunan jaringan. Data dari ESDM menunjukkan bahwa jika jaringan ditarik dari titik terdekat di wilayah Berau, yakni Kilometer 12, maka diperlukan penarikan kabel sepanjang puluhan kilometer dengan estimasi biaya mencapai Rp20 miliar. Anggaran besar ini menjadi kendala karena adanya sekat kewenangan antara Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.
Namun, secercah harapan muncul dari pandangan PLN yang menyatakan bahwa sebagai perusahaan nasional, suplai listrik lintas wilayah sebenarnya memungkinkan untuk dilakukan. Menangkap peluang tersebut, Syarifatul mengusulkan solusi alternatif yang lebih efisien secara pembiayaan, yakni pengadaan tiang jaringan dibiayai oleh Provinsi Kalimantan Timur, sementara pasokan daya listriknya "mencuplik" dari jaringan yang sudah ada di Bulungan, Kaltara.
Dengan skema lintas provinsi ini, kebutuhan kabel diperkirakan hanya mencapai 10 kilometer, jauh lebih hemat dibandingkan menarik jaringan sepanjang 30 kilometer dari arah Berau. Langkah strategis ini mendapat dukungan penuh dari Anggota DPRD Berau, Rahman, yang menilai pengambilan pasokan energi dari Kaltara adalah solusi paling rasional dan cepat untuk segera mengakhiri masa kegelapan warga perbatasan.
Saat ini, pihak legislatif terus melakukan pengawalan ketat dengan menindaklanjuti persoalan ini ke ESDM Kaltim. Pemerintah kecamatan dan kelurahan juga diminta untuk terus berkomunikasi dengan warga guna memastikan bahwa proses pengadaan jaringan listrik ini sedang diperjuangkan. Koordinasi antara pemerintah daerah, provinsi, dan PLN diharapkan segera membuahkan hasil agar warga perbatasan tidak lagi merasa dianaktirikan dalam pemenuhan hak dasar sebagai warga negara. (*)
Editor : Indra Zakaria