MOSKOW – Ketegangan di kawasan Baltik dilaporkan semakin memanas setelah Ketua Dewan Kelautan Rusia, Nikolai Patrushev, melontarkan tudingan serius terhadap Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO). Patrushev mengeklaim bahwa NATO saat ini tengah membentuk pasukan multinasional yang secara spesifik dipersiapkan untuk menjalankan operasi ofensif terhadap kedaulatan Rusia di wilayah tersebut.
Dalam wawancara dengan portal berita aif.ru pada Selasa (17/2), asisten Presiden Vladimir Putin ini menjelaskan bahwa situasi di Baltik kian kompleks akibat pergerakan militer Barat. Menurut analisisnya, NATO memiliki rencana strategis untuk melakukan blokade total terhadap Kaliningrad, sebuah wilayah eksklave Rusia yang posisinya terjepit di antara Polandia dan Lithuania. Rencana tersebut diduga mencakup upaya penyitaan kapal-kapal dagang milik Rusia yang melintasi jalur perairan Baltik.
Selain ancaman fisik di permukaan, Patrushev juga menyoroti potensi gangguan pada infrastruktur vital di bawah laut. Ia menuding NATO berencana melakukan sabotase terhadap sistem komunikasi bawah laut di kawasan Baltik, yang nantinya akan digunakan sebagai alat propaganda untuk menyudutkan Rusia melalui tuduhan palsu. Tudingan ini mencerminkan tingginya tingkat ketidakpercayaan antara Moskow dan aliansi militer pimpinan Amerika Serikat tersebut.
Kekhawatiran Rusia semakin diperkuat dengan meningkatnya kapabilitas militer negara-negara tetangga yang telah bergabung dengan NATO, khususnya Finlandia. Patrushev mencatat bahwa Finlandia kini telah menerima kapal korvet yang dilengkapi dengan persenjataan serang mutakhir. Persenjataan tersebut diklaim memiliki daya jangkau yang mampu mencapai wilayah barat laut Rusia, sebuah langkah yang dianggap Moskow sebagai ancaman langsung terhadap keamanan teritorial mereka.
Pernyataan keras dari salah satu orang kepercayaan Putin ini menegaskan bahwa Baltik kini telah menjadi titik api baru dalam konfrontasi geopolitik antara Rusia dan Barat. Moskow terus memantau setiap pergerakan persenjataan dan penggelaran pasukan di kawasan tersebut sebagai landasan untuk menentukan langkah balasan militer maupun diplomatik di masa mendatang. (*)
Editor : Indra Zakaria