SAMARINDA – Polemik mengenai pengadaan mobil dinas baru bagi Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, semakin memanas. Di saat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mendengungkan kebijakan efisiensi anggaran dan keterbatasan fiskal daerah, munculnya kendaraan dinas super mewah senilai Rp8,5 miliar dinilai sebagai langkah yang tidak konsisten dan mencederai rasa keadilan publik.
Berdasarkan data sistem Inaproc, kendaraan baru tersebut merupakan SUV berteknologi hybrid dengan spesifikasi mesin 2.996 cc yang mampu menghasilkan tenaga hingga 434 HP. Kendaraan yang teridentifikasi sebagai varian tertinggi Range Rover 3.0 LWB Autobiography ini dilengkapi dengan fitur-fitur premium, mulai dari kabin luas, jok pijat, hingga suspensi udara yang memberikan kenyamanan maksimal.
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengonfirmasi keberadaan kendaraan tersebut dan menyatakan bahwa mobil itu memang sudah digunakan untuk kegiatan dinas gubernur. Menurutnya, pemilihan SUV kelas atas ini didasari atas kebutuhan mobilitas gubernur yang harus menjangkau wilayah pelosok dengan medan jalan yang sulit. Selain itu, mobil ini juga dipersiapkan untuk fungsi protokoler, seperti menjemput tamu negara yang melakukan kunjungan lapangan ke kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Kalau sudah diadakan, berarti sudah ada. Artinya ada mobil yang bisa ke medan lapangan, juga bisa digunakan untuk fungsi lain, misalnya menjemput tamu karena tamu-tamu juga ke lapangan, ke IKN," ujar Sri Wahyuni saat memberikan klarifikasi terkait urgensi pengadaan tersebut.
Namun, alasan tersebut justru menuai kritik tajam dari parlemen. Anggota Badan Anggaran DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu, mempertanyakan transparansi Pemprov Kaltim. Ia merasa kecolongan karena sebelumnya pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sempat menyatakan bahwa tidak ada pengadaan kendaraan dinas baru demi efisiensi anggaran pada tahun 2025.
"Awalnya Pemprov Kaltim menyatakan tidak ada pengadaan kendaraan. Saya berpegang pada pernyataan itu. Kalau tidak ada pengadaan mobil, ya semuanya dong," tegas Baharuddin Demmu.
Demmu juga meragukan alasan "medan terjal" yang disampaikan Pemprov. Baginya, jika tujuannya adalah menembus wilayah pedalaman, mobil gardan ganda dengan spesifikasi lapangan yang jauh lebih murah—di bawah harga Rp5 miliar—sudah lebih dari cukup. Ia menilai Range Rover seharga Rp8,5 miliar lebih menonjolkan kesan mewah untuk jalan beraspal daripada kendaraan fungsional untuk medan berat. "Kalau untuk menembus medan terjal, lebih cocok mobil gardan ganda dengan harga lebih murah, masih di bawah Rp5 miliar. Kalau yang Rp8,5 miliar itu saya nilai lebih cocok untuk jalan beraspal," pungkasnya.
Kritik ini semakin tajam karena publik sebelumnya tidak pernah diberikan penjelasan bahwa kebijakan penghentian pengadaan mobil dinas hanya berlaku bagi pejabat eselon tertentu, sementara jabatan gubernur dikecualikan. Bagi legislatif, inkonsistensi ini menunjukkan adanya standar ganda dalam pengelolaan anggaran daerah yang seharusnya difokuskan pada program-program kerakyatan di tengah situasi ekonomi yang menantang. (*)
Editor : Indra Zakaria