SAMARINDA – Kritik tajam datang dari jajaran legislatif Karang Paci terhadap jalannya roda pemerintahan di Kalimantan Timur. Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, menyoroti masih lemahnya sinkronisasi program antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dengan pemerintah kabupaten dan kota yang ada di wilayah tersebut. Kurangnya harmonisasi ini dinilai menjadi ganjalan utama dalam mewujudkan pembangunan yang terpadu dan tepat sasaran.
Menurut Syarifatul, hingga saat ini masih banyak kegiatan yang berjalan sendiri-sendiri tanpa ada keterpaduan yang jelas sejak tahap perencanaan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih program yang berujung pada pemborosan anggaran. Baginya, sinkronisasi bukan sekadar masalah teknis, melainkan bentuk komitmen untuk duduk bersama guna memastikan setiap rupiah anggaran daerah yang terbatas bisa digunakan secara efektif tanpa adanya duplikasi kegiatan di lapangan.
Legislator ini menegaskan bahwa program provinsi seringkali terkesan berjalan tanpa koordinasi yang kuat dengan pemerintah daerah setempat. Padahal, sinergi sejak dini merupakan hal mendasar yang tidak bisa ditawar jika ingin menyentuh kebutuhan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, ia mendorong agar rapat koordinasi antara Gubernur, Bappeda, dan DPRD tidak lagi bersifat insidental atau dilakukan hanya saat diperlukan, melainkan harus menjadi agenda rutin yang terencana secara berkala.
Melalui forum koordinasi yang rutin, persepsi mengenai prioritas pembangunan di seluruh wilayah Kaltim diharapkan bisa selaras. Syarifatul juga mengingatkan agar program-program unggulan pemerintah tidak hanya berakhir menjadi jargon politik atau gagasan di atas kertas semata. Tanpa dukungan lintas sektor dan integrasi kebijakan yang matang, masyarakat di wilayah pelosok akan menjadi pihak yang paling dirugikan karena adanya jarak antara perencanaan dan realisasi nyata.
Harapan besar disematkan pada pola kerja yang lebih terbuka dan kolaboratif di masa mendatang. Syarifatul menekankan bahwa kolaborasi semua pihak adalah kunci utama agar pelaksanaan program pembangunan berjalan optimal. Dengan perencanaan yang matang dan sinkron, diharapkan kesenjangan pembangunan dapat ditekan dan manfaat dari setiap kebijakan pemerintah benar-benar bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Timur. (*)
Editor : Indra Zakaria