SAMARINDA – Tepat satu tahun sudah Kalimantan Timur dinakhodai oleh pasangan Gubernur Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu. Mengusung visi besar “Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas”, kepemimpinan yang akrab disapa duet Harum ini mulai menunjukkan progres nyata dalam menerjemahkan janji kampanye menjadi kebijakan birokrasi, meski tantangan administratif masih membayangi.
Sorotan utama dalam satu tahun perjalanan ini tertuju pada program unggulan "Gratispol". Program yang menyasar kebutuhan dasar seperti pendidikan gratis hingga perguruan tinggi, kesehatan tanpa biaya, hingga internet desa ini mulai dirasakan manfaatnya. Data mencatat, puluhan ribu mahasiswa telah terjangkau bantuan biaya pendidikan, sementara distribusi seragam sekolah gratis telah terealisasi di ratusan sekolah di seluruh Kaltim.
Dalam dialog khusus di TVRI Kalimantan Timur bertajuk “Menakar Satu Tahun Capaian Pemimpin Kaltim”, Jumat (20/2/2026), Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, membeberkan dinamika di balik layar dalam mengeksekusi janji politik tersebut.
"Integrasi itu mempertemukan program teknokratik dengan visi politik agar dapat dijalankan dalam kerangka regulasi," ujar Sri Wahyuni. Ia menjelaskan bahwa langkah awal birokrasi adalah memastikan janji kampanye masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar memiliki landasan hukum yang kuat.
Sri Wahyuni mengungkapkan bahwa sinkronisasi relatif berjalan lancar karena visi daerah banyak beririsan dengan program pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto. Meski demikian, beberapa penyesuaian terminologi harus dilakukan demi kepatuhan aturan, seperti konsep bantuan pendidikan yang harus diselaraskan dengan kemampuan fiskal daerah tanpa menghilangkan esensi utamanya.
"Meski ada penyesuaian dan rambu-rambu birokrasi, esensi dari janji politik itu tidak berubah, yakni membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi putra-putri Kalimantan Timur," tegasnya.
Selain sektor pendidikan, capaian di tahun pertama juga terlihat pada program internet desa yang realisasinya diklaim melampaui target awal, serta dimulainya bantuan perjalanan religi bagi penjaga rumah ibadah. Namun, Pemerintah Provinsi mengakui bahwa tahun pertama ini masih menjadi fase adaptasi dan sosialisasi.
Tantangan pemerataan manfaat antarwilayah serta dinamika dana transfer daerah tetap menjadi catatan penting. Pemerintah dituntut untuk terus melakukan prioritisasi anggaran secara cermat agar program-program Jospol (Jaminan Sosial Politik) lainnya tidak hanya menjadi jargon, melainkan benar-benar menyentuh masyarakat di pelosok Bumi Etam. (*)
Editor : Indra Zakaria