SAMARINDA – Polemik pengadaan kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, senilai Rp8,5 miliar memasuki babak baru yang membingungkan publik. Alih-alih memberikan klarifikasi yang solid, pernyataan terbaru sang Gubernur justru bertabrakan keras dengan penjelasan yang sebelumnya disampaikan oleh Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltim, Sri Wahyuni. Ketidaksinambungan narasi di internal Pemprov Kaltim ini memicu pertanyaan besar: Untuk apa sebenarnya mobil miliaran rupiah tersebut dibeli?
Gubernur: "Untuk Marwah di Jakarta"
Rudy Mas’ud secara gamblang mengakui bahwa mobil mewah tersebut memang sudah ada, namun tidak berada di Kalimantan Timur. Ia menegaskan bahwa kendaraan tersebut disiagakan di Jakarta untuk menjamu tamu-tamu level global dan menjaga citra Kaltim sebagai provinsi yang sejahtera. "Jadi kalau mobil saya di Kaltim tidak ada. Adanya di Jakarta... Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya. Jaga dong marwah masyarakat Kaltim," tegas Rudy.
Kepada wartawan, Rudy Masud meminta agar polemik tersebut disikapi secara bijak, terlebih saat umat Muslim tengah menjalankan ibadah puasa. Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak pada perdebatan yang berpotensi menimbulkan fitnah.
“Kita sedang berpuasa, tolong tidak terlalu banyak gibahnya. Nanti dosanya berlipat ganda,” ujar Rudy usai menghadiri Rapat Paripurna ke-3 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Senin 23 Februari 2026.
Rudy menegaskan bahwa hingga saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur belum menyediakan mobil dinas operasional untuknya di daerah. Selama menjalankan tugas di Kalimantan Timur, ia mengaku masih menggunakan kendaraan pribadi, meskipun kondisi mobil tersebut sudah tidak layak.
“Mobil yang ada hari ini adalah mobil pribadi kami pergunakan. Mobil kami hancur semuanya, tapi tidak ada masalah. Ini untuk masyarakat Kalimantan Timur,” katanya.
Rudy juga secara spesifik menyatakan bahwa mobil ini tidak digunakan untuk menjajal medan berat di Kaltim, melainkan murni untuk menunjang kegiatan operasional di Ibu Kota. Pernyataan ini berbanding terbalik 180 derajat dengan pembelaan yang disampaikan Sekprov Kaltim, Sri Wahyuni, sebelumnya. Sri justru membangun narasi bahwa spesifikasi mobil mahal tersebut dipilih karena kemampuannya menaklukkan medan berat (off-road) di pelosok Kalimantan.
Menurut Sri, urgensi pengadaan mobil ini adalah agar Gubernur memiliki kendaraan yang tangguh untuk kunjungan lapangan namun tetap representatif untuk acara resmi seperti di IKN. (*)
Editor : Indra Zakaria