SAMARINDA – Di tengah kepulan asap ban bekas dan rusaknya pagar Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud akhirnya keluar menemui puluhan mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Rakyat Menggugat, Senin (23/2/2026). Kehadiran orang nomor satu di Kaltim ini menjadi titik balik setelah situasi di Jalan Gajah Mada sempat memanas dan diwarnai aksi saling dorong antara demonstran dengan aparat keamanan.
Gubernur Rudy Mas’ud, yang keluar dengan pengawalan ketat, tampak tenang menghadapi teriakan massa yang melabeli program unggulannya dengan istilah "Waluh Pol". Istilah tersebut disuarakan mahasiswa sebagai sindiran bahwa program bantuan pendidikan Gratispol dianggap hanya "besar di luar namun kosong di dalam" karena banyaknya pendaftar yang belum terakomodasi.
“Makanya kami sebut ini ‘Waluh Pol’, karena apa yang disampaikan Gubernur Kaltim belum terealisasi semua. Banyak yang hanya jadi janji,” ujar Koordinator lapangan aksi, Angga.
Waluh dalam istilah lokal di Kaltim sering dianggap sebagai perkataan berbohong, main-main, tidak serius.
Merespons kritik tajam tersebut, Rudy Mas’ud menyatakan secara terbuka bahwa pemerintah provinsi menerima seluruh aspirasi dan keluhan yang disampaikan oleh para mahasiswa. Ia menegaskan komitmennya untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pelaksanaan program Gratispol guna memastikan bantuan pendidikan tersebut tepat sasaran dan menjangkau lebih banyak mahasiswa di Kalimantan Timur.
Ketegangan yang nyaris berujung bentrokan fisik mereda setelah Rudy bersedia duduk bersama perwakilan demonstran. Sebagai bentuk keseriusan atas responsnya, Rudy Mas’ud menandatangani dokumen kesepakatan bersama yang berisi poin-poin tuntutan evaluasi program. Meski situasi akhirnya terkendali, Gubernur diingatkan oleh massa bahwa janji evaluasi ini akan terus dikawal secara ketat, dengan ancaman aksi susulan jika tidak ada perubahan nyata dalam waktu dekat. (mrf/beb)
Editor : Indra Zakaria