SAMARINDA – Gelombang pengadaan kendaraan dinas mewah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus bergulir. Setelah Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menuai sorotan lantaran pembelian mobil dinas senilai Rp 8,5 miliar, kini giliran jajaran DPRD Kaltim yang dipastikan akan menerima fasilitas serupa.
Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud, yang juga kakak kandung gubernur Rudy Mas'ud ini mengonfirmasi adanya alokasi anggaran sebesar Rp 6,5 miliar yang diperuntukkan bagi unsur pimpinan serta Alat Kelengkapan Dewan (AKD).
Pria yang akrab disapa Hamas ini menjelaskan bahwa anggaran miliaran rupiah tersebut tidak hanya menyasar satu unit kendaraan saja. "Ia benar ada pengadaan, tapi itu kan bukan cuma buat ketua, tapi AKD. Totalnya Rp 6,5 miliar. Ya, paling kalau dari speknya cuma Pajero untuk setiap orang," ucap Hasanuddin yang biasa disapa Hamas.
Merujuk pada spesifikasi yang direncanakan, ia menyebutkan kemungkinan besar setiap pimpinan akan mendapatkan mobil jenis Pajero. Langkah ini dinilai mendesak karena kondisi kendaraan dinas saat ini dianggap sudah berumur, sehingga biaya perawatannya mulai membengkak dan tidak lagi ekonomis.
Terkait polemik mobil dinas gubernur, Hamas turut memberikan pembelaan dengan menyatakan bahwa pengadaan tersebut merupakan hasil analisis kebutuhan yang matang. Ia menjamin seluruh proses, baik di lingkungan eksekutif maupun legislatif, telah melewati mekanisme regulasi yang ketat. Menurutnya, penggunaan sistem e-katalog serta pengawasan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjadi bukti bahwa pengadaan ini tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap mengacu pada Analisis Standar Belanja (ASB).
Faktor geografis Kalimantan Timur yang menantang juga menjadi alasan utama di balik pemilihan kendaraan dengan spesifikasi tangguh. Hamas menekankan bahwa perjalanan dinas ke wilayah dengan medan berat, seperti Kecamatan Bongan hingga Penajam Paser Utara, memerlukan kendaraan yang prima demi menjamin keamanan dan keselamatan pimpinan daerah.
Selain operasional di wilayah Kaltim, kebutuhan kendaraan dinas di Jakarta pun tak luput dari perhatian. “Kita ini belum punya kendaraan operasional di Jakarta. Kalau ada tamu atau kegiatan, akhirnya harus sewa. Seharusnya memang ada,” ungkapnya.
Selama ini, mobilitas pejabat daerah saat menjalankan tugas di ibu kota atau ketika menyambut tamu negara masih sangat bergantung pada sistem sewa yang justru membebani anggaran. Dengan pengadaan aset baru, Hamas meyakini efisiensi anggaran jangka panjang akan lebih terjaga dibandingkan terus-menerus menggelontorkan dana untuk biaya perawatan mobil tua atau jasa penyewaan kendaraan.(*)
Editor : Indra Zakaria