SAMARINDA – Riuh rendah implementasi program Gratispol, yang menjadi kartu as kepemimpinan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji, kini tengah menjadi sorotan tajam di Karang Paci. Meski digadang-gadang sebagai solusi kesejahteraan, realita di lapangan menunjukkan potret yang berbeda, mulai dari keluhan warga yang tak tersentuh bantuan hingga kabar mengenai program yang terhenti di tengah jalan.
Menanggapi fenomena tersebut, Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menekankan bahwa tahun pertama pemerintahan Rudy-Seno seharusnya menjadi momentum krusial untuk melakukan evaluasi rutin, bukan sekadar menjalankan seremonial program. Menurutnya, isu pemangkasan serta pengalihan Transfer ke Daerah (TKD) pada tahun 2026 tidak boleh dijadikan alasan untuk melemahkan program prioritas. Dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp4,7 triliun, ia optimistis sektor pendidikan dan kesehatan gratis seharusnya tetap bisa dinikmati masyarakat secara optimal.
Nanda—sapaan akrabnya—menjelaskan bahwa visi-misi Gubernur dalam program Gratispol ini sebenarnya masih sangat mungkin berjalan maksimal karena didukung anggaran yang memadai, sehingga tinggal bagaimana eksekusinya di lapangan. Namun, ia melihat ada jurang pemisah antara kebijakan di atas kertas dengan pemahaman warga. Berdasarkan hasil reses DPRD, ditemukan fakta bahwa mayoritas masyarakat masih belum memahami mekanisme dan persyaratan administratif program tersebut.
Ketidaktahuan ini dinilai menjadi pemicu utama munculnya polemik dan kekecewaan di akar rumput. Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan tersebut mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tidak pasif dan segera memasifkan sosialisasi melalui berbagai kanal, mulai dari platform digital hingga pendekatan langsung ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan RT. Transparansi mengenai aturan main dan syarat penerima bantuan juga harus dibuka sejelas-jelasnya agar tidak menimbulkan kegaduhan atau kecemburuan sosial.
Selain memperkuat komunikasi, Nanda juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala. Langkah ini dianggap vital untuk memastikan setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar memberikan dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ia mengingatkan bahwa seluruh skema Gratispol telah terkunci dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga pemerintah daerah memiliki kewajiban konstitusional untuk menjalankannya dengan maksimal meskipun tengah menghadapi penyesuaian fiskal.(*)
Editor : Indra Zakaria