PROKAL.CO, JAKARTA- Kabar gembira bagi para pejuang aparatur sipil negara (ASN). Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) memberikan sinyal kuat akan dibukanya seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2026 dengan kuota mencapai sekitar 160 ribu formasi.
Menteri PANRB, Rini Widyantini, mengungkapkan bahwa angka tersebut merujuk pada jumlah PNS yang telah memasuki masa purnatugas atau pensiun sepanjang tahun 2025. "Mudah-mudahan (segera dibuka). Kami sudah ada datanya, sekitar 160 ribu orang yang pensiun," ujar Rini dalam keterangannya di Jakarta, sebagaimana dirilis pada Rabu (25/2/2026).
Keseriusan pemerintah dalam menggelar seleksi tahun depan dibuktikan dengan langkah kementerian yang telah bersurat kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. Surat tersebut berisi pengajuan perhitungan anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses seleksi nasional yang transparan dan akuntabel.
“Kami sudah bersurat kepada Menteri Keuangan untuk segera dihitung (anggarannya),” tambah Rini. Saat ini, proses penghitungan tengah berjalan sebagai bagian dari persiapan teknis sebelum pengumuman resmi dilakukan.
Meski kuota kasar sudah terlihat, Rini menegaskan bahwa jadwal pasti dan rincian formasi per instansi belum bisa dipublikasikan. Hal ini dikarenakan Kementerian PANRB masih menunggu laporan detail kebutuhan dari setiap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Rini menekankan bahwa penetapan formasi akan dilakukan berdasarkan kebutuhan riil dan kompetensi spesifik yang dibutuhkan di lapangan, bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan. “Saya tidak bisa mengarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi. Semuanya harus disesuaikan dengan kebutuhan teknis masing-masing,” tegasnya.
Dengan adanya sinyal hijau ini, masyarakat yang berminat melamar diimbau untuk mulai mempersiapkan diri lebih awal. Mengingat jumlah pensiunan yang mencapai ratusan ribu, tahun 2026 diprediksi akan menjadi peluang besar bagi talenta-talenta baru untuk bergabung ke dalam birokrasi pemerintahan.
Pemerintah meminta publik untuk tetap waspada terhadap informasi hoaks terkait jadwal seleksi dan selalu merujuk pada laman resmi kanal kementerian atau Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk mendapatkan pembaruan informasi yang valid. (*)
Editor : Indra Zakaria