BANJARMASIN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi primadona kebijakan Presiden Prabowo Subianto kini tengah dihujani kritik tajam di Kalimantan Selatan. Alih-alih memperbaiki gizi anak sekolah, pelaksanaan di lapangan justru dinilai melenceng jauh dari standar kualitas, bahkan menu yang disajikan dilaporkan tidak layak dan kurang diminati oleh para siswa.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengungkapkan kekecewaannya setelah menerima rentetan aduan masyarakat serta menyaksikan langsung kondisi di lapangan. Menurutnya, ada jurang pemisah yang lebar antara visi besar Presiden dengan eksekusi di tingkat pengelola dapur.
“Programnya sangat bagus, tetapi pelaksanaannya belum sesuai harapan. Menu yang disajikan tidak benar-benar memenuhi standar gizi dan juga tidak disukai anak-anak,” ujar Gusti Iskandar dengan nada tegas, Rabu (25/2).
Politisi Partai Golkar ini menyoroti anggaran sebesar Rp15 ribu per porsi yang seharusnya lebih dari cukup untuk menyajikan hidangan sehat. Namun kenyataannya, kualitas makanan yang sampai ke tangan siswa justru di bawah standar minimal. Ia mencurigai adanya ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran yang berujung pada rendahnya cita rasa dan kandungan gizi makanan.
“Anggarannya sebenarnya memadai. Tapi faktanya, menu yang diberikan jauh dari standar gizi. Ini yang harus diawasi,” cetusnya. Ia menambahkan bahwa jika anak-anak enggan menyentuh makanan tersebut karena rasa yang tidak enak, maka tujuan utama peningkatan kualitas SDM tidak akan pernah tercapai. “Kalau makanannya tidak disukai, tentu gizinya juga tidak masuk. Akhirnya yang menikmati manfaat bukan anak sekolah, tetapi justru pengelola dapurnya,” imbuhnya menyindir.
Kondisi ini kian memprihatinkan setelah muncul laporan adanya siswa di beberapa sekolah yang lebih memilih membiarkan jatah makannya tidak tersentuh. Gusti Iskandar menilai menu yang ada saat ini terkesan dibuat asal-asalan tanpa mempertimbangkan kelayakan konsumsi bagi anak-anak. “Kondisi ini sangat memprihatinkan. Menu-menu yang ada hari ini menurut saya tidak layak disebut sebagai makanan bergizi,” katanya.
Menyikapi polemik ini, DPRD Kalsel mendesak Badan Gizi Nasional untuk segera turun tangan memperketat pengawasan. Legislator meminta adanya standar menu yang baku dan wajib dipatuhi oleh seluruh mitra pengelola dapur tanpa kecuali. Pengawasan ketat dianggap sebagai harga mati agar amanah besar Presiden untuk memperbaiki gizi generasi bangsa tidak diselewengkan oleh oknum yang hanya mencari keuntungan sepihak. (*)
Editor : Indra Zakaria