KUTAI TIMUR – Gubernur Kalimantan Timur, H. Rudy Mas'ud, menyatakan komitmen penuhnya untuk merombak total pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Dalam kunjungannya pada Rabu kemarin, pria yang akrab disapa Gubernur Harum ini menegaskan bahwa perbaikan harus menyentuh seluruh aspek, mulai dari fasilitas dasar, tata kelola kawasan, hingga sistem logistik di pelabuhan.
Gubernur Harum memberikan teguran keras terkait kondisi fasilitas perkantoran dan sarana pendukung di kawasan tersebut yang dinilai masih jauh dari kata optimal. Ia menginstruksikan agar perbaikan fasilitas seperti pendingin ruangan, musala, toilet, instalasi pengolahan air, hingga penerangan jalan segera diselesaikan untuk memberikan kenyamanan bagi calon investor. “Kalau mau tempat ini ramai dan menarik investor, fasilitasnya harus siap, jangan sampai seperti ayam mati di lumbung padi,” tegas Rudy Mas'ud di sela-sela peninjauannya.
Selain masalah fasilitas, Gubernur juga menyoroti kendala serius pada operasional dermaga yang dinilai berisiko terhadap keselamatan dan struktur bangunan. Ia mengkritik lambatnya proses bongkar muat serta potensi pencemaran lingkungan akibat tumpahan minyak yang dapat merusak citra kawasan industri tersebut. “Investor butuh kepastian waktu dan biaya logistik yang efisien, kalau tidak ada solusi, kita kirim surat ke Kementerian Perhubungan, bahkan jika tetap terhambat, kita siap bangun dermaga sendiri,” ujarnya dengan nada tegas.
Dalam arahannya, Rudy Mas'ud menekankan bahwa KEK MBTK bukan sekadar proyek industri biasa, melainkan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang harus menjadi motor penggerak transformasi ekonomi Kaltim. Ia menyatakan siap melakukan sinkronisasi regulasi dengan pemerintah pusat dan tidak segan melaporkan hambatan kebijakan langsung kepada Wakil Presiden maupun kementerian terkait jika diperlukan.
Kepada pihak pengelola kawasan, Gubernur berpesan agar menjalankan tata kelola secara profesional, transparan, dan berbasis pada rencana bisnis yang terukur. Ia mengharamkan adanya praktik pungutan liar yang dapat membebani pelaku usaha serta merusak iklim investasi di Kalimantan Timur. “Pemerintah harus hadir sebagai regulator dan fasilitator, bukan berbisnis dengan masyarakat, kawasan ini harus memberi kemudahan bagi investor agar ekonomi berputar,” jelasnya.
Menutup arahannya, Rudy Mas'ud berharap pembenahan menyeluruh ini dapat menjadikan KEK MBTK sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang tangguh. Dengan sistem logistik yang kuat, kawasan ini diproyeksikan menjadi penyangga utama distribusi barang internasional di wilayah timur Indonesia. “Mudah-mudahan dengan fasilitas yang mumpuni, masyarakat Kaltim bisa segera merasakan manfaat nyata dari hilirisasi sumber daya alam ini,” pungkas Gubernur. (*)
Editor : Indra Zakaria