PROKAL.CO- Gelombang kritik terhadap pengadaan mobil dinas mewah Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud senilai Rp8,5 miliar akhirnya memicu reaksi keras dari internal partai. DPP Partai Golkar secara resmi telah meminta keterangan langsung dari kadernya tersebut guna merespons keresahan masyarakat terkait efisiensi anggaran.
Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa pihak partai telah menjalin komunikasi dengan Rudy Mas'ud untuk mengingatkan pentingnya empati publik. "Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," ujar Sarmuji kepada wartawan di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Meskipun memahami bahwa karakteristik geografis Kalimantan Timur yang luas dan ekstrem membutuhkan kendaraan dengan spesifikasi khusus, Sarmuji mengingatkan agar standar yang digunakan bukan berdasarkan keinginan pribadi. "Kalimantan Timur medannya berat dengan luas wilayah seperti luasan Pulau Jawa. Tapi apa pun, kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi," tegasnya lagi.
Di sisi lain, Sarmuji mengungkapkan fakta bahwa hingga saat ini Rudy Mas'ud sebenarnya masih mengandalkan aset pribadi untuk menunjang pekerjaannya. "Gubernur juga menjelaskan hingga saat ini masih memakai mobil pribadi sebagai mobil dinas. Saya menyampaikan, itu lebih baik meskipun pada dasarnya Gubernur berhak mendapatkan mobil dinas," tambah Sarmuji.
Pembelaan senada juga datang dari internal Pemerintah Provinsi Kaltim. Sekda Kaltim, Sri Wahyuni, menjelaskan bahwa pagu anggaran yang fantastis tersebut muncul karena kebutuhan operasional untuk menjangkau pelosok daerah yang sulit diakses kendaraan standar.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," kata Sri Wahyuni membela kebijakan tersebut. Namun lucunya, Rudy sendiri mengatakan bahwa mobil amat mewah itu bukan diperuntukkan di Kaltim, namun dioperasionalkan di Jakarta. Katanya untuk melayani tamu dan menjaga marwah Kaltim.
SOROTAN DPR
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf, meminta agar kebijakan ini dipertimbangkan kembali secara matang. "Kami meminta rencana pembelian ini ditinjau ulang dan dikonsultasikan kembali dengan pihak DPRD maupun Kemendagri agar asas kepatutan tetap terjaga," ujar Dede Yusuf saat memberikan respons terkait kabar tersebut.
Kritik masyarakat mengalir deras mengingat angka miliaran rupiah tersebut dianggap terlalu mencolok di tengah tuntutan penghematan belanja daerah. Sejumlah pihak menilai bahwa kendaraan operasional seharusnya lebih mengedepankan fungsi penunjang kerja dibandingkan sekadar kemewahan fasilitas.
Rudy Mas'ud, yang baru saja memulai masa jabatannya sebagai Gubernur Kaltim periode 2025–2030, memang dikenal sebagai figur dengan latar belakang finansial yang kuat. Sebelum memimpin Benua Etam, politikus Partai Golkar ini merupakan anggota DPR RI periode 2019–2024 dengan catatan kekayaan yang cukup signifikan.
Berdasarkan data LHKPN terakhir pada tahun 2023, Rudy tercatat memiliki total kekayaan bersih mencapai Rp165,8 miliar. Meski memiliki harta kekayaan pribadi yang melimpah, penggunaan dana APBD untuk kendaraan dinas senilai Rp8,5 miliar tetap menjadi persoalan sensitif bagi publik yang mengharapkan alokasi anggaran lebih menyentuh sektor pelayanan masyarakat. (*)
Editor : Indra Zakaria