SAMARINDA - Rencana pengadaan mobil dinas SUV mewah senilai Rp8,5 miliar oleh Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, kini berujung pada teguran keras dari berbagai pihak. Kritik pedas tidak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga secara resmi disampaikan oleh Kementerian Dalam Negeri hingga partai pengusungnya sendiri, Partai Golkar.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya, secara tegas meminta Pemerintah Provinsi Kaltim untuk meninjau ulang asas kepatutan dalam belanja daerah tersebut. "Sebaiknya tidak berlebihan, sesuai saja dengan kebutuhan yang ada," ujar Bima Arya saat memberikan respons terhadap polemik ini.
Meskipun memahami tantangan geografis Kaltim, Bima mengingatkan bahwa kebijakan anggaran harus selaras dengan semangat efisiensi nasional. "Apakah pembelanjaan mobil dinas sudah sesuai dengan kebutuhan, apakah sudah layak dalam masa efisiensi seperti ini? Ya memang kalau ada kebutuhan belanja mobil dinas, baiknya sewajarnya saja," tegas mantan Wali Kota Bogor tersebut.
Senada dengan pemerintah pusat, DPP Partai Golkar juga tak tinggal diam melihat kadernya menjadi sorotan negatif publik. Sekjen Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Rudy Mas'ud untuk memberikan peringatan agar lebih peka terhadap kondisi ekonomi rakyat.
"Kami sudah berkomunikasi dengan Gubernur Kaltim. Kami meminta untuk lebih mendengarkan suara publik di tengah efisiensi," kata Sarmuji kepada wartawan, Jumat (27/2/2026). Ia menekankan bahwa kepentingan masyarakat harus berada di atas kenyamanan pribadi pejabat. "Apa pun, kita harus mengukur dengan kondisi rakyat kita, bukan dengan ukuran pribadi," tambahnya.
Di sisi lain, Rudy Mas'ud sempat berdalih bahwa pengadaan kendaraan kelas atas tersebut bertujuan untuk menjaga wibawa daerah, terutama karena Kaltim kini menjadi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). "Masa iya kepala daerahnya pakai mobil alakadarnya, jangan dong. Jaga marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur," ujar Rudy saat membela rencananya tersebut.
Namun, pembelaan tersebut nampaknya belum cukup meredam keresahan publik dan teguran dari para petinggi di Jakarta. Kini, publik menanti apakah Gubernur Kaltim akan tetap melanjutkan pembelian mobil mewah tersebut atau memilih untuk tunduk pada arahan efisiensi dari Wamendagri dan partainya. (*)
Editor : Indra Zakaria