SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud, secara resmi memutuskan untuk mengembalikan mobil dinas baru hasil pengadaan APBD Perubahan 2025 yang sempat memicu kegaduhan di ruang publik. Keputusan strategis ini diambil sebagai bentuk respons cepat dan kepekaan pemimpin terhadap dinamika sosial serta masukan dari berbagai lapisan masyarakat di Benua Etam.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, menegaskan bahwa langkah pengembalian kendaraan mewah jenis Range Rover 3.0 LWB Autobiography PHEV P460e tersebut telah melalui konsultasi mendalam dengan lembaga pengawas negara, termasuk Kemendagri, KPK, dan BPK.
"Bapak Gubernur mencermati masukan dari Kemendagri, KPK, dan BPK. Beliau juga mendengar langsung kegelisahan tokoh masyarakat dan tokoh agama," ujar Faisal di Samarinda, Minggu (1/3/2026). "Sebagai pemimpin yang memegang teguh amanah, beliau memilih untuk mengutamakan harmoni dan kepercayaan publik di atas fasilitas jabatan."
Faisal menjelaskan bahwa mobil seharga Rp8,49 miliar tersebut baru saja melewati proses serah terima pada 20 November 2025 lalu. Namun, ia memastikan bahwa kendaraan tersebut sama sekali belum pernah digunakan untuk aktivitas kedinasan maupun menyentuh aspal jalanan di Kalimantan Timur.
"Unitnya masih berada di Kantor Badan Penghubung Kaltim di Jakarta. Jadi, mumpung belum pernah digunakan untuk operasional, Bapak Gubernur memerintahkan KPA dan PPK untuk segera memproses pengembaliannya," tambah Faisal.
Proses administrasi pembatalan dilaporkan telah berjalan sejak Jumat pekan lalu. Pihak penyedia, CV Afisera Samarinda, bersikap kooperatif dalam proses ini. Sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku, dana sebesar Rp8.499.936.000 wajib disetorkan kembali oleh pihak penyedia ke kas daerah dalam waktu maksimal 14 hari setelah unit diterima kembali.
Sebagai konsekuensi dari keputusan ini, Rudy Mas'ud akan kembali menggunakan kendaraan pribadi untuk menunjang seluruh aktivitas kedinasannya sebagai Gubernur Kalimantan Timur. Langkah ini diharapkan menjadi titik akhir dari polemik yang sempat memanas di media sosial beberapa waktu terakhir.
"Keputusan ini adalah bukti nyata komitmen Pemprov Kaltim terhadap prinsip good governance. Bapak Gubernur berterima kasih atas kritik konstruktif dari masyarakat. Bagi beliau, menjaga integritas dan kebersamaan jauh lebih berharga daripada fasilitas mewah," tegas Faisal menutup keterangannya. (*)
Editor : Indra Zakaria