PROKAL.CO, SAMARINDA – Pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) Kalimantan Timur 2026 masih menyisakan tanda tanya besar. Meski Kabupaten Paser menyatakan siap menjadi tuan rumah, sejumlah kabupaten/kota justru belum mengalokasikan anggaran untuk mengirim atlet.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) Kaltim, Muhammad Faisal, mengungkapkan lebih dari 50 persen daerah belum menganggarkan dana partisipasi Porprov dalam APBD mereka.
“Kabupaten Paser menyatakan siap di 2026. Cuma pertanyaannya, apakah kabupaten/kota siap? Nanti Porprov siap, yang ikutnya cuma dua daerah, kan kacau juga,” ujar Faisal.
Menurutnya, hasil rapat koordinasi terakhir menunjukkan mayoritas daerah memang belum mengalokasikan anggaran untuk pengiriman atlet. Kondisi ini dipengaruhi kebijakan pemotongan anggaran yang membuat pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian prioritas.
“Bukan belum siap, tapi memang tidak dianggarkan. Kita harus memaklumi karena setelah pemotongan ini kalang kabut juga anggaran. Jadi sulit kalau tidak ada anggaran untuk mengirim atlet,” jelasnya. Situasi tersebut membuat Dispora Kaltim mempertimbangkan opsi penundaan pelaksanaan Porprov ke 2027, tepatnya pada triwulan pertama.
Faisal menyebut, mayoritas suara dalam rapat menginginkan ajang tersebut digelar pada 2027 agar persiapan lebih matang dan tidak membebani daerah.
“Kami akan mengadakan pertemuan di Ramadan ini bersama Kadispora dan Ketua KONI di daerah, serta Bupati Paser untuk memutuskan apakah tetap jalan 2026 atau di 2027. Walaupun suara terbanyak menginginkan di 2027 triwulan pertama, karena jauh lebih aman,” katanya.
Keputusan final nantinya akan ditentukan bersama pemerintah daerah, termasuk Bupati Paser selaku kepala daerah calon tuan rumah.
Selain soal waktu pelaksanaan, Dispora Kaltim juga membuka peluang penggunaan skema multi-venue lintas daerah, meniru konsep pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional yang pernah digelar di beberapa provinsi sekaligus.
Faisal mencontohkan pelaksanaan PON sebelumnya yang digelar di Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, hingga Jakarta dalam format berbagi venue.
“Nanti mungkin kita ambil jalan tengah. Mana yang di Paser, mana yang bisa di Balikpapan, mana yang di Kabupaten Berau, mana yang di Samarinda. Jadi semuanya tidak memberatkan, tapi event tetap jalan,” jelasnya. Skema tersebut diharapkan bisa meringankan beban pembiayaan sekaligus memastikan target pembinaan atlet menuju Pra-PON dan PON tetap tercapai.
Saat ditanya soal jumlah kabupaten/kota yang belum menganggarkan dana, Faisal enggan merinci nama daerah. Ia menegaskan hal itu merupakan hasil rapat internal dan tidak ingin menimbulkan polemik.
“Yang jelas 50 persen lebih memang tidak dianggarkan, bukan tidak siap. Ketika dianggarkan, mereka siap. Jadi ini soal kebijakan anggaran daerah masing-masing,” tegasnya. Dalam waktu dekat, Dispora Kaltim akan menggelar pertemuan lanjutan bersama Bupati Paser dan para kepala daerah guna memastikan kepastian jadwal Porprov. Keputusan tersebut dinilai krusial agar persiapan atlet Kaltim menuju Pra-PON tidak terganggu dan target pembinaan olahraga tetap berjalan sesuai rencana. (*)
Editor : Indra Zakaria