Pro Kalimantan Balikpapan Samarinda Bola Daerah Kriminal Bisnis Nasional Lifestyle

Bantah Sewa Helikopter Rp 2 Miliar per Bulan, Isran Noor: Data Itu Tidak Akurat!

Redaksi Prokal • 2026-03-10 06:30:00

Isran Noor
Isran Noor

SAMARINDA – Mantan Gubernur Kalimantan Timur periode 2018–2023, Isran Noor, resmi angkat bicara memberikan klarifikasi atas pernyataan Juru Bicara Gubernur saat ini, Sudarno. Isran menyangkal keras tudingan yang menyebutkan dirinya menghabiskan anggaran daerah sebesar Rp2 miliar setiap bulan hanya untuk menyewa helikopter guna keperluan blusukan ke daerah terpencil.

Tuduhan ini sebelumnya mencuat setelah Sudarno melontarkan pernyataan tersebut sebagai pembanding atas kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diupayakan pemerintah saat ini. Namun, Isran Noor langsung menepis klaim tersebut dan menegaskan bahwa data yang disampaikan kepada publik tidaklah valid.

Selama lima tahun memimpin Bumi Etam, Isran mengakui bahwa penggunaan fasilitas transportasi udara memang menjadi kebutuhan nyata. Mengingat luas wilayah Kalimantan Timur yang sangat besar, helikopter sering menjadi pilihan utama untuk menjangkau wilayah pelosok seperti Mahakam Ulu atau pedalaman Kutai Timur yang sulit diakses melalui jalur darat. Namun, ia membantah keras jika biaya sewa tersebut mencapai angka tetap Rp2 miliar secara rutin setiap bulan.

"Tuduhan itu tidak benar. Tidak ada angka sewa seperti itu tiap bulan," tegas Isran dalam pernyataannya.

Ia menambahkan bahwa setiap penggunaan anggaran operasional kepala daerah selalu melalui mekanisme birokrasi yang jelas. Seluruh biaya transportasi tersebut telah melewati proses audit dan pengawasan ketat sesuai dengan aturan tata kelola keuangan daerah yang berlaku, sehingga kecil kemungkinan adanya pengeluaran fantastis tanpa dasar hukum yang kuat.

Isran sangat menyayangkan jika penggunaan fasilitas kedinasan untuk kepentingan peninjauan daerah kini justru dipolitisasi dengan angka-angka yang dianggapnya menyesatkan. Klarifikasi ini diharapkan dapat memberikan perimbangan informasi bagi masyarakat Kalimantan Timur agar tidak terjadi misinformasi terkait pengelolaan keuangan daerah di masa kepemimpinannya.(*)

Editor : Indra Zakaria