PROKAL.CO, SAMARINDA - Insiden kapal yang menabrak fender Jembatan Mahakam pada Minggu (8/3/2026) malam memicu sorotan dari kalangan legislatif. Peristiwa yang berulang tersebut dinilai tidak bisa hanya diselesaikan dengan ganti rugi tanpa evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran.
Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur Ananda Emira Moeis menilai kejadian berulang di jembatan yang melintasi Sungai Mahakam dapat berdampak serius terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
Menurutnya, sejumlah jembatan di Samarinda seperti Jembatan Mahakam, Jembatan Mahkota, dan terutama Jembatan Mahulu merupakan jalur vital yang menopang distribusi logistik di Kalimantan Timur.
"Jembatan ini adalah modal vital Kaltim untuk transportasi penghubung dan ekonomi kemasyarakatan. Samarinda menjadi penghubung akses antar kabupaten dan kota, ini yang harus disadari bersama," kata Ananda, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan, gangguan pada infrastruktur tersebut bisa langsung berdampak pada aktivitas distribusi barang. Ketika akses jembatan terganggu, kendaraan logistik harus memutar lebih jauh sehingga biaya operasional meningkat.
Ananda mencontohkan kejadian di Jembatan Mahulu yang sebelumnya beberapa kali ditabrak tongkang hingga akhirnya dilakukan uji dinamis dengan menutup akses sementara.
Saat itu, kendaraan berat yang mengangkut logistik menuju kawasan pergudangan, pasar, hingga distributor bahan pokok harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh.
Kondisi tersebut menyebabkan distribusi barang melambat dan biaya pengiriman meningkat. Dampaknya, aktivitas ekonomi di beberapa wilayah ikut terhambat.
"Kalau jembatan rusak setelah ditabrak, dampaknya luas. Distribusi logistik terhambat, pertumbuhan ekonomi melambat, dan ujungnya bisa memicu inflasi karena harga barang naik," ujarnya.
Selain itu, Ananda juga menyoroti pentingnya pengawasan ketat dari otoritas maritim, termasuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan dan Pelindo.
Ia meminta agar standar operasional prosedur (SOP) pengolongan kapal di alur Sungai Mahakam dijalankan secara disiplin, termasuk penggunaan kapal pandu atau escort untuk memastikan keselamatan pelayaran.
Menurutnya, aktivitas pengolongan kapal harus dilakukan dengan kontrol waktu yang ketat guna meminimalkan potensi kesalahan yang bisa berujung pada kecelakaan.
"Infrastruktur jembatan ini harus kita jaga bersama. Para pengusaha dan otoritas maritim saya yakin bisa memperbaiki sistem keamanan yang ada agar insiden serupa tidak terulang," katanya.
Lebih jauh, Ananda juga mendorong adanya sanksi tegas bagi pihak yang lalai agar menimbulkan efek jera.
Ia menegaskan, insiden tabrakan terhadap jembatan tidak boleh hanya dianggap sebagai kesalahan manusia semata, tetapi perlu diikuti evaluasi terhadap sistem pengawasan di alur sungai.
DPRD Kaltim, kata dia, akan terus memantau evaluasi yang dilakukan oleh Pelindo dan KSOP guna memastikan infrastruktur penting tersebut tetap aman.
"Harus ada sanksi tegas supaya semua pihak lebih berhati-hati. Bukan hanya penabraknya, tetapi sistem pengawasannya juga perlu dievaluasi," pungkasnya. (*)
Editor : Indra Zakaria