TARAKAN - Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan akan ikut melakukan pemantauan terhadap pelanggaran yang terjadi selama pemilu. Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Rachmad Vidianto, melalui Kasi Intel Kejari Tarakan Andi Tri Saputro mengungkapkan, tepat pada 25 Maret lalu Kejaksaan Agung pun mengeluarkan surat edaran terkait pengawasan pemilu di setiap daerah. Salah satunya yaitu membentuk Posko Pemilu yang akan ditempatkan di Kejari Tarakan.
Nanti posko tersebut diharapkan dapat melakukan pengawasan, terkait kewaspadaan potensi titik kerawanan selama kampanye terbuka berlangsung. Bahkan posko dituntut untuk selalu memberikan informasi situasi kampanye terbuka yang berlangsung di semua daerah, untuk di laporkan ke Kejaksaan Agung.
“Posko pemilu di jajaran intelijen kita kasih di ruang khusus di ruang intel (Kejari Tarakan),” ungkapnya.
Dijelaskan Andi, nantinya posko tersebut akan terbuka bagi masyarakat, dengan artinya posko pemilu yang ada di kejaksaan akan siap menerima laporan juga. Tentunya sasaran laporan dari posko pemilu, merupakan penyimpangan dan pelanggaran yang terjadi selama pemilu.
“Untuk instansi lain akan kita lakukan koordinasi juga. Kita di intelijen ini kan pengamanannya berkaitan dengan ipoleksosbudhankam (ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan), makanya di situ juga kita akan bekerja sama dengan Forkopimda. Kemudian kita akan berikan data dan saling tukar informasi ketika ada kejadian yang berkaitan dengan kewaspadaan pemilu,” bebernya.
Ditambahkannya, pihaknya berharap masyarakat yang menemukan adanya indikasi pelanggaran pemilu seperti penyebaran isu hoaks, ujaran kebencian, kampanye hitam dan melakukan money politic. Kemudian dibentuknya Posko Pemilu, merupakan salah satu program yang rutin dilakukan oleh Kejaksaan Agung dalam menghadapi pesta demokrasi.
“Kita akan memantau dan melakuakn monitor juga secara langsung. Ketika ada penyimpangan maka kita akan lakukan koordinasi langsung dengan sentra Gakkumdu,” pungkasnya. (zar/eza)
Editor : anggri-Radar Tarakan