TARAKAN - Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara (Kaltara) akhirnya resmi menempati gedung baru yang terletak di Jalan Mulawarman No. 98, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.
Pembangunannya diawali dengan pengadaan tanah pada tahun 2016 seluas 13.279 meter persegi. Lokasi ini cukup representatif dan strategis karena berada di jalan utama protokol dan dekat dengan Bandara Internasional Juwata Tarakan. Selanjutnya pada Senin 8 Oktober 2018 pembangunan gedung dimulai. Adalah PT Prambanan Dwipaka yang ditunjuk menjadi pelaksana pembangunan gedung dengan nilai kontrak Rp 64.457.950.000 secara multiyearsatau tahun jamak tersebut.
Gedung terdiri atas gedung kantor utama 4 lantai dan penunjang 2 lantai seluas kurang lebih 4.700 meter persegi. Bangunan tersebut berdiri di atas lahan kurang lebih 7.279 meter persegi.
Selain ruang kerja, berbagai ruang pendukung dimiliki BPK Perwakilan Kaltara pada gedung kantor baru ini seperti auditorium, ruang pusat informasi dan komunikasi, ruang untuk media, perpustakaan, musala, ruang arsip, dan ruang laktasi serta klinik kesehatan.
Gedung baru diharapkan dapat meningkatkan kinerja BPK dalam kontribusinya membangun di Kaltara. Hal itulah yang disampaikan Wakil Gubernur Kaltara H. Udin Hianggio dalam acara peresmian mewakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, kemarin (12/9).
"Selamat kepada BPK telah resmi menggunakan kantor baru, yang diharapkan akan menunjang kinerja rekan-rekan BPK ke depannya. Semoga momentum hari ini akan memberikan semangat bagi kita untuk berbuat dan berbakti kepada bangsa dan negara. Kepada Bapak Karyadi (mantan kepala perwakilan BPK RI Kaltara) yang akan bertugas di tempat yang baru di Sulawesi Utara kami mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas jasa bapak selama ini mengemban tugas di Kaltara," ujarnya.
Menurutnya, sebuah prestasi besar bagi pemerintah daerah di Kaltara, Pemprov Kaltara, Pemkab Nunukan dan Pemkab Malinau mampu mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan 2018. Serta Pemkab Tana Tidung yang akhirnya mampu meraih opini yang sama.
"Mudah-mudahan setelah ini masalah korupsi dan sebagainya jauh dari kita ke depannya. Semoga dengan dukungan kabupaten/kota, Bapak Agus (kepala BPK Perwakilan Kaltara) dapat melaksanakan tugas dengan amanah. WTP bukanlah segala-galanya. Kembali kepada diri kita, yang lebih tahu apa yang harus kita perbaiki di Kalimantan Utara. Karena pemeriksaan hanya terbatas, karena hanya kita yang tahu kelemahan pada intern-intern kita. Sehingga kabupaten/kota harus mendukung BPK untuk mengambil langkah-langkah demi kesejahteraan masyarakat," tuturnya.
Sementara Wali Kota Tarakan dr. Khairul, M.Kes, mengungkapkan, dengan bergantinya kepemimpinan BPK yang baru, dapat menyelesaikan persoalan daerah dengan lancar. Lanjutnya, dengan pimpinan baru tersebut, pihaknya akan tetap berkomunikasi intens kepada BPK dalam menjalankan pembangunan.
"Mudah-mudahan dengan kepala BPK yang baru, ini lebih greget untuk meyelesaikan masalah. Targetnya tentu kami akan memohon arahannya agar bisa dapat menyelesaikan permasalahan aset di Kota Tarakan," tukasnya.
Mengenai rencana pemberian reward kepada daerah, kata dia, akan menjadi stimulus pembangunan di kabupaten/kota masing-masing. “Sekarang WTP reward menjadi persyaratan administrasi untuk penilaian tambahan yang lain seperti pendidikan, kesehatan dan lain-lain itu, jadi memang harus WTP dulu untuk bisa mendapatkan dana insentif daerah namanya. Saya bukan hanya sangat mendukung, malah semua daerah mencari itu menambah motivasi membangun," tukasnya.
MITIGASI SEBAGAI LANGKAH PERBAIKAN
Wakil Ketua BPK RI Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A, mengharapkan agar fasilitas baru tersebut dipelihara dengan baik. Ia turut menyampaikan bahwa BPK Perwakilan Kaltara telah berganti kepala perwakilan, dari sebelumnya Karyadi, S.E, M.M, Ak, CA, kepada Agus Priyono, S.E, Ak.
Kegiatan serah terima jabatan ini bertujuan memperkenalkan pejabat baru kepala BPK Perwakilan Kaltara kepada pemerintah daerah selaku entitas pemeriksa di Kaltara, pada lembaga, serta intansi vertikal di Kaltara.
Ini langkah strategis BPK, kata dia, di mana BPK Perwakilan Kaltara merupakan salah satu yang melaksanakan tugas pemeriksaan laporan keuangan. Khususnya pemeriksaan APBD dan BUMD. BPK mampu menjalankan peran untuk menjaga dan memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara berjalan secara transparan dan akuntabel, dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
“Pemberian opini, di mana pemerintah harus menyusun laporan keuangannya secara transparan dan akuntabel. Oleh karena itu opini, sesuai dengan standar pemeriksaan BPK, dan standar laporan keuangan pemerintah daerah. Alhamdulillah, melakukan mitigasi, berarti ada komunikasi yang baik, seperti Pak Wagub (H. Udin Hianggio) sampaikan. Komunikasi itu merupakan langkah strategis dalam rangka perbaikan-perbaikan,” ulasnya.
“Ke depan BPK sedang mempersiapkan langkah-langkah, opini ini disertai dengan nilai tambah terhadap kegunaannya untuk pemerintah daerah. Supaya kita terus berorientasi dalam memberikan yang terbaik apa yang kita lakukan kepada masyarakat dan bangsa,” tambahnya.
Sekilas tentang BPK di Kaltara, dalam UUD 1945 Pasal 23 G mengamanatkan bahwa selain BPK berkedudukan di ibu kota negara, juga harus memiliki perwakilan di setiap provinsi. Dalam rangka memenuhi amanat tersebut, Kantor BPK Perwakilan Kaltara resmi dibuka pada tanggal 25 Agustus 2014.
Sebelumnya BPK Perwakilan Kaltara menggunakan gedung dari eks Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tarakan yang berada di Jalan Pulau Irian No. 12 Tarakan Tengah dengan cara pinjam pakai. Seiring berjalannya waktu, jumlah pegawai terus bertambah sementara sarana dan prasarana di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara dirasa belum ideal guna memperlancar pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, kebutuhan gedung yang repesentatif dan ideal yang mendukung kinerja para pegawai mutlak diperlukan.
“Gedung ini merupakan gedung yang ke-34 BPK, di seluruh Indonesia yang refresentatif. Di BPK Perwakilan provinsi Kaltara, awalnya 26 pegawai. Kini seratusan pegawai. Mudah-mudahan dengan ini pegawai dan karyawan bisa bekerja dengan lebih baik lagi. Dan fasilitas serta sarana yang telah ada dapat dipelihara dan dipergunakan agar bermanfaat bagi bangsa,” imbuhnya.
Kepala Perwakilan BPK Kaltara Agus Priyono, S.E, Ak, mengatakan dengan kehadirannya di Kaltara, ia berharap dapat menunaikan tanggung jawab secara maksimal. Selain itu, pihaknya juga dapat menjadi lembaga yang membantu pemda dalam menyelesaikan target yang ada.
"Saya berharap bagaimana kami bisa memberikan yang terbaik. Kalau saya memang mau melakukan koordinasi yang belum menerima WTP, akan identifikasi dan kami sampaikan kelemahan-kelemahannya seperti apa. Yang harus dilalukan oleh pemda agar pengelolaan menjadi lebih baik," jelasnya. (*/zac/lim)
Editor : anggri-Radar Tarakan