TANJUNG SELOR – Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) merupakan salah satu program di wilayah perbatasan Kalimantan Utara (Kaltara) yang realisasinya terus digenjot. Sebab, keberadaannya dinilai cukup penting.
Namun, dari empat PLBN yang akan dibangun di provinsi termuda Indonesia ini, masih ada satu yang terkendala masalah lahan, yakni PLBN Sei Nyamuk, Nunukan. Saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan sudah membentuk tim kecil untuk melakukan tindak lanjut di lapangan.
Bupati Nunukan, Hj. Asmin Laura mengatakan, adanya proyek PLBN tersebut, masyarakat Nunukan sangat mendukung dan memberikan apresiasi. Bahkan, dari pemkab sendiri sangat mendukung dan mendukung upaya tersebut.
“Namun, memang ada beberapa hal teknis yang memang harus kita persiapkan terlebih dahulu, salah satunya persoalan lahan,” ujar Laura kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.
Ia menjelaskan, lahan untuk pembangunan PLBN tersebut, yang sudah siap sebenarnya sudah ada sekitar 1,9 hektare (ha). Namun, jumlah itu masih belum cukup jika dibandingkan dengan kebutuhan yang ada sesuai perencanaan. “Dibutuhkan beberapa hektare lagi untuk mencukupi kebutuhan sesuai dengan perencanaan yang ada,” katanya.
Tapi, persoalan itu sudah dikomunikasikan oleh pihaknya ke pemerintah pusat, agar siap untuk melakukan pembebasan lahan tersebut. Di sini pemkab juga sudah membentuk tim kecil untuk menindaklanjuti proses pembebasan lahan itu.
“Kita terus upayakan, jadi mohon doanya juga agar masyarakata yang ada di daerah itu bersedia mendukung untuk mewujudkan pembangunan PLBN itu,” harapnya.
Sebelumnya, Kepala Biro Pengelola Perbatasan Sekretariat Provinsi (Setprov) Kaltara, Samuel ST Padan mengatakan, untuk PLBN Sei Nyamuk ini dibutuhkan sekitar 6,5 hektare. Jadi lahan yang sudah siap itu masih kurang untuk tempat pembangunan fisik dari PLBN tersebut.
Untuk diketahui, pembangunan PLBN Sei Nyamuk itu sudah dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 282 miliar. Total anggaran ini hanya untuk yang bangunan utama. “Perlu kita ketahui juga sejarahnya. Pembangunan PLBN ini tidak tiba-tiba muncul, melainkan melalui proses perjuangan keras, khususnya dari pak Gubernur yang menyampaikan secara langsung ke pusat sejak tahun 2015,” sebutnya.
Pastinya untuk pembangunan tahap awal, masih terfokus di fisik infrastruktur dari PLBN itu sendiri. Setelah itu baru dilanjutkan ke pengamanan serta pembangunan infrastruktur pendukung lainnya di wilayah batas negara antara RI-Malaysia itu. (iwk/eza)
Editor : anggri-Radar Tarakan