TANJUNG SELOR – Persoalan batas wilayah, baik dalam wilayah Kaltara maupun batas dengan Kaltim yang tak kunjung selesai, dan telah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri masih akan sulit diselesaikan dalam waktu dekat.
Menurut Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltara Taufik Hidayat, karena tenaga Subdit Batas Wilayah Kemendagri yang minim sehingga berdampak pada percepatan penyelesaian batas wilayah di dalam provinsi ke-34 ini maupun dengan Kaltim. Yakni, batas antara Bulungan dengan Berau.
“Itu informasi yang kami terima. Tenaga yang ada saya kurang tahu ada berapa. Yang jelas, mereka itu menangani persoalan batas wilayah se-Indonesia,” ungkapnya.
Selain itu, kata dia, yang menjadi persoalan utama adalah masing-masing daerah saling mempertahankan batas wilayahnya sesuai dokumen yang dimiliki. Karena itu, penyelesaiannya pun belum ada titik temu.
Khusus batas dalam provinsi, kata Taufik, Pemprov Kaltara sudah berkali-kali memfasilitasi penyelesaiannya. Namun, hasilnya tetap sama. “Upaya kami kemarin itu, menyerahkannya kepada Kemendagri untuk dituntaskan. Saat ini kami juga terus mendorong penyelesaiannya,” ujarnya.
Dikatakan, banyak persoalan yang akan timbul jika tidak batas antarkabupaten tidak tuntas. Dampak yang ditimbulkan juga bermacam-macam dan menyusahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas.
“Contoh kasus terkait status kependudukan. Misalnya, ada masyarakat yang hendak mengurus urusan kependudukan. Pastinya akan sulit menentukan di mana dia mengurusnya, sementara sampai saat ini belum diketahui masyarakat di wilayah yang bersengketa masuk kabupaten yang mana,” bebernya.
Disebutkan, batas wilayah yang belum tuntas di antaranya Kabupaten Malinau dengan Kabupaten Tana Tidung, dan Kabupaten Tana Tidung dengan Kabupaten Nunukan. (*/fai/fen)
Editor : izak-Indra Zakaria