12 Oktober 2019, Kabupaten Bulungan genap berusia 59 tahun. Namun, di usianya yang terbilang sudah tidak muda lagi, induk dari sejumlah kabupaten/kota di Kalimantan Utara (Kaltara) ini terbilang masih minim pembangunan.
Beberapa pembantu Bupati, dalam hal ini kepala organisasi pemerintah daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan beserta jajarannya saat dikonfirmasi apa kendalanya sehingga tidak bisa bergerak maksimal, rata-rata mengaku karena keterbatasan anggaran.
Memang, dalam tiga tahun terakhir kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Bulungan terus mengalami defisit. Hal itu berdampak terhadap sejumlah pembangunan yang ada di Bulungan yang tidak dapat berjalan secara maksimal.
Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, peningkatan pembangunan yang ada di Bulungan itu disesuaikan dengan anggaran yang ada. “Pasti ada perubahan. Tapi menurut kami, bukan hanya masyarakat saja yang merasakan, kami juga merasakan belum maksimal sesuai dengan harapan,” ungkap Sudjati kepada Radar Kaltara.
Meski begitu, anggaran tiga tahun terakhir tetap dimaksimalkan. Cukup baik, kalau di daerah lain jalan tidak bertambah. Di Bulungan jalan itu terus bertambah seiring adanya warga transmigrasi. “Setiap tahun jalan kita itu bertambah. Jadi kita memperbaiki di satu titik, titik lainnya bertambah lagi. Bingung juga kita,” bebernya.
Dalam hal ini, pemerintah juga merasakan semua itu. Namun, kata dia, semua itu disesuaikan dengan kondisi keuangan. “Kita tidak bisa juga bekerja kalau keuangan kita terbatas,” sebutnya.
Adapun upaya yang akan dilakukan dalam mengantisipasi defisit tersebut. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan akan berupaya mengoptimalkan sumber pajak yang belum maksimal. Seperti, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang akan ditingkatkan. “Mau dari mana lagi kalau bukan dari pajak itu,” sebutnya.
Apalagi informasinya, Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar 15 persen. Padahal selama ini sumber terbesar itu ada pada DBH. “Sekarang ini kita juga masih terbantu dari dana alokasi khusus (DAK) afirmasi maupun DAK reguler dari pusat,” bebernya.
Selain itu, Bulungan juga masih terbantu dari bantuan provinsi lain. Seperti transmigrasi, Bulungan dibantu membuat perumahan. Sedangkan Pemkab Bulungan hanya menyediakan lahan. “Jatah hidup juga dibantu dari pusat, jadi beban kita sedikit berkurang,” sebutnya.
Sementara, Wakil Bupati (Wabup) Bulungan, Ingkong Ala menambahkan, semua yang telah diprogramkan sesuai dengan kemampuan anggaran tahun ini, baik itu proyek multiyears atau proyek tahun jamak dan penunjukkan langsung (PL) semua berjalan. Hanya saja jumlahnya sedikit. Tergantung dengan kondisi APBD Bulungan. “Tiga tahun terakhir ini APBD kita tidak ada kenaikan, justru terus menurun,” bebernya.
Yang pasti berapapun anggaran yang ada akan tetap terus dioptimalkan agar pembangunan tetap bisa berjalan. Pemerintah tidak diam, semua akan terus bekerja.
Sementara, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Bulungan menyebutkan bahwa tahun 2020 mendatang ada sebanyak empat prioritas pembangunan yang akan dilakukan oleh Pemkab Bulungan, salah satunya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Jadi akan ada empat prioritas pembangunan yang akan dilakukan Pemkab Bulungan pada tahun 2020 mendatang,” ungkap kepada Bappeda dan Litbang Bulungan, Drs. Isnaini.
Adapun prioritas pembangunan itu. Yakni, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dalam mencapai pertumbuhan ekonomi rakyat yang berdaya saing. “Selain itu Pemkab Bulungan juga akan melakukan pengembangan perekonomian,” bebernya.
Kemudian, kemandirian pangan dan pengentasan kemiskinan, serta menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, transparan dan berwibawa. “Untuk capaian kinerja pada tahun 2018, Pemkab Bulungan sudah banyak berbuat, pastinya juga ada capaian yang diraih,” bebernya.
Secara umum pada bidang pendidikan, angka melek huruf mencapai 98 persen, selain itu rata-rata lama sekolah mecapai 8,75 tahun. Selanjutnya, pada bidang kesehatan, dapat dilihat dari data untuk angka harapan hidup mencapai 72,51 tahun, termasuk peningkatan pelayanan. Kemudian pada infrastruktur seperti jalan maupun jembatan, kondisi baik sekitar 27,00 persen dan yang sedang 30,11 persen.
“Pada bidang pertanian dan ketahanan pangan juga lebih baik, dengan produksi padi saat ini mencapai 31,955 ton,” sebutnya.
Untuk listrik meski telah diupayakan. Namun masih perlu dimaksimalkan. Untuk layanan air minum, Pemkab Bulungan juga sudah cukup terbantu dengan adanya program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) yang pada tahun ini program tersebut masih berlanjut.
Pada sisi anggaran, APBD Bulungan menunjukkan angka penurunan, sudah terhitung sejak tahun 2014 hingga 2019 ini, untuk itu juga perlu ada strategi khusus untuk kebutuhan daerah dengan penurunan yang terjadi. Apalagi semakin tahun antara belanja langsung dan belanja tidak langsung Bulungan mulai tak ideal.
“Tapi kita patut apresiasi sejumlah OPD kita saat ini sudah mendorong program melalui pemerintah pusat, seperti penganggaran DAK. Sehingga cukup banyak agenda pembangunan daerah kita yang terakomodir di situ,” jelasnya.
Menyikapi persoalan yang tengan dialami daerah tertua di Kaltara itu, akademisi, Prof. Dr. Ir. H. Abdul Jabarsyah Ibrahim menegaskan, persoalan anggaran terbatas itu bukan alasan dan tidak bisa dijadikan alasan oleh pembantu Bupati untuk tidak berbuat apa-apa.
“Memang jika berbicara soal anggaran, itu memang sangat terbatas. Tapi, setidaknya bagaimana caranya kita memberdayakan masyarakat itu sebaik mungkin,” ujar Jabarsyah kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor belum lama ini.
Sebab, dalam dunia yang sudah memasuki era industri 4.0 ini, sebenarnya sudah sangat mudah untuk mengatasi persoalan-persoalan yang seperti itu. Sebenarnya, selama ini alasan itu karena projek oriented (berorientasi projek).
“Seharusnya, projek oriented itu harus ditinggalkan. Projek oriented ini, jika tidak ada anggaran tidak bisa jalan. Atau jika anggarannya kurang, itu tidak bisa jalan,” kata pria yang menjabat Rektor Universitas Kaltara (Unikaltar) Tanjung Selor ini.
Mantan Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) ini menilai, Bulungan ini, baik manusianya maupun kabupaten secara keseluruhan, itu belum tampil. Padahal, Bulungan ini diharapkan dapat jadi motor untuk menggerakkan semua kabupaten/kota yang ada di provinsi termuda Indonesia ini.
“Jika kita denganr selama ini, bukan pembantu Bupati ini tidak mendukung, tapi dari kinerja yang kurang mendukung. Saya tidak tahu apakah soal kemampuan atau apa. Tapi jika dikatakan soal keterbatasan anggaran, saya tidak sependapat dengan itu,” tegasnya.
Penegasan itu disampaikannya dengan bercontoh ke Unikaltar. Sejauh ini Unikaltar anggarannya juga sangat terbatas, tapi orang-orangnya tetap bisa bergerak, karena itu bukan menjadi alasan buat Unikaltar.
Menurutnya, untuk berbenah dan memperbaiki penataan bangunan, khususnya di Tanjung Selor itu yang terpenting membangun budaya. Membangun budaya yang dimaksud di sini, bagaimana masyarakatnya bergerak sesuai dengan aturan.
“Misalnya pembangunan di Jalan Sengkawit (Tanjung Selor). Itu bukan main amburadulnya, orang sesuka-sukanya membangun. Nah, di situ negara tidak hadir, sehingga pertanyaannya kemana mereka yang mengurusi itu?,” sebutnya.
“Akhirnya kan kasihan Bupatinya. Sebenarnya tidak butuh anggaran untuk menertibkan itu. Setidaknya jika dilihat tidak sesuai dengan aturan, maka harus ditertibkan sebelum berdiri, jangan tunggu berdiri dulu baru ditegur,” sambungnya.
Sebenarnya permasalahan yang ada itu sederhana, tapi orang-orangnya saja yang membuat itu rumit. Di sini kuncinya dari manusianya sendiri, salah stunya manusianya harus membangun budaya yang baik.
Pastinya, agar Bulungan ini bisa jadi lebih baik, orang-orang yang membantu Bupati harus melek dengan apa yang ingin dikerjakan oleh Bupati sesuai dengan visi dan misinya. Artinya, visi dan misi Bupati itu jangan hanya sekadar dihafalkan, tapi harus bisa diimplementasikan pelaksanaannya di lapangan. (*/jai/iwk/eza)
Editor : anggri-Radar Tarakan