TANJUNG SELOR – Sebagai upaya untuk menekan harga di wilayah perbatasan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memiliki program berupa Toko Indonesia. Meski hingga saat ini, Toko Indonesia yang berlokasi di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan, belum beroperasi.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM) Kaltara, Hartono menegaskan Toko Indonesia harus segera berjalan. Namun, untuk listrik dan air masih menjadi kendala.
“Di sana (Toko Indonesia), air dan listrik belum ada. Target kita, mudahan bisa direalisasikan bulan ini,” terang Hartono, Sabtu (13/2). Untuk pembangunan Toko Indonesia digelontorkan kurang lebih Rp 17,4 miliar, bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kaltara. Rencananya bakal dikelola BUMD, yakni PT Benuanta Kaltara Jaya (BKJ).
Akan tetapi, pengelolaan belum bisa terlaksana apabila listrik dan air belum tersedia.
“Kalau sudah lengkap semuanya, baru bisa dikelola. Saat ini kita masih menyiapkannya dan berkoordinasi dengan pihak terkait,” tutur Hartono. Menurut Hartono, meski dikelola Perusahaan Daerah (Perusda) atau BUMD, tapi sifatnya hanya sementara.
Apabila Toko Indonesia sudah beroperasi, maka pengelolaannya diserahkan kepada Koperasi maupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). “Pihak PT BKJ sudah menyiapkan rencana untuk menempatinya. Ketika sudah baik pengelolaannya, maka BUMDes atau koperasi bisa melanjutkan pengelolaannya,” imbuh Hartono.
Pemprov Kaltara melalui Disperindagkop dan UKM Kaltara menghibahkan Rp 500 juta. Namun, anggaran itu masih disimpan. Dipergunakan apabila Toko Indonesia sudah siap dikelola. (fai/uno)
Editor : izak-Indra Zakaria