TANJUNG SELOR – Adanya pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, perihal usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor tak masuk skala prioritas.
Hal itupun membuat kecewa pemerintah daerah dan masyarakat. Tak terkecuali bagi Anggota DPD RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kaltara Marthin Billa, yang berkesempatan hadiri upacara peringatan Hari Jadi ke-10 tahun Provinsi Kalimantan Utara, pada Selasa (25/10) lalu.
Dikatakan Marthin Billa, meskipun belum ada titik terang dimekarkannya Tanjung Selor menjadi Ibu Kota Provinsi Kaltara. Akan tetapi, DPD berupaya mendorong pemekaran itu hingga terwujud. Bahkan, telah melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Kami sudah menyampaikan pada Mendagri dan di DPD RI. Pemekaran harus direalisasikan, sebab urgensinya jelas. Kaltara belum memiliki ibu kota,” terang Marthin Billa, Selasa (25/10) lalu.
Meksipun upaya pemekaran sudah dilakukan. Namun, Marthin Billa meminta pemerintah daerah dan seluruh stakeholder serta masyarakat bersabar, menunggu keputusan Pemerintah Pusat.
Dia mengakui, pemekaran Papua menjadikan adanya kecemburuan. Sebab Papua menjadi prioritas Pemerintah Pusat. “Memang di tahap awal ini Papua dimekarkan duluan. Mungkin ada pertimbangan Pemerintah Pusat juga,” ujarnya.
Ia berharap, Kaltara juga mendapat perhatian. Meski belum ada informasi lebih lanjut mengenai pemekaran di Kaltara. Padahal, nomenklatur pemekaran di Kaltara sudah jelas.
“Kita berdoa ke depan bisa dimekarkan. Apalagi satu-satunya provinsi yang belum memiliki ibu kota itu Kaltara. Juga ada usulan kabupaten dan kota di Kaltara,” jelasnya.
Sementara itu, Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid mengungkapkan, pemekaran yang ada di Nunukan memang belum mendapatkan perhatian. Namun, Pemkab Nunukan terus berupaya menyiapkan administrasi untuk daerah yang diusulkan dimekarkan.
“Sampai dengan saat ini pemekaran masih ditunda. Kita juga belum bisa terlalu berbicara ke sana. Tugas kita di pemerintah daerah menyiapkan syarat-syarat dan dokumen yang memang diperlukan,” tuturnya.
Jika dikatakan cemburu dengan Papua, sikap Laura justru sedikit berbeda. Ia lebih berpikiran positif menyikapi hal itu. Menurut dia, ada sejumlah pertimbangan yang diambil Pemerintah Pusat.
“Kalau saya masih positif saja menyikapinya. Saya kira jangan diembuskan Kaltara cemburu karena Papua didahulukan. Ambil positifnya saja,” tuturnya. (fai/uno)
Editor : uki-Berau Post