Peredaran bahan bakar minyak (BBM) asal Malaysia di Pulau Sebatik mendapat respons Pertamina. Sebab, BBM Malaysia diperjualbelikan tidak memberi kontrsibusi terhadap pendapatan negara.
Itu disampaikan Sales Branch Manager Rayon V Kaltimut Pertamina Depo Tarakan, Azri Ramadan Tambunan ketika dikonfirmasi Radar Tarakan, Selasa (7/2). Baginya, BBM yang beredar tidak diketahui. “Kalau punya kita dari APMS dan SPBU legal. Kalau BBM dari sebelah (Tawau) itu kan ilegal. Tidak bayar pajak kan,” ucap Asri Ramadhan ketika dikonfirmasi Radar Tarakan, Rabu (8/2).
Ia meminta masyarakat untuk menggunakan BBM yang legal. BBM yang disalurkan dari SPBU, APMS dan lainnya. Sebab, kualitas BBM yang ilegal tidak diketahui apakah aman digunakan kendaraan di Indonesia. “Kalau kita sih gunakanlah BBM yang legal produk Indonesia. Jangan gunakan yang ilegal. Karena selain tidak bayar pajak juga kualitas tidak diketahui,” pesannya.
Ditanya terkait pengurangan kuota BBM yang dikeluhkan pemilik APMS di Sebatik, saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama anggota DPRD Nunukan, ia menegaskan bahwa Pertamina sebagai operator. Artinya, jumlah kuota yang diberikan setiap SPBU, APMS dan lainnya berdasarkan perintah pemerintah melalui Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). “Kita sebagai operator. Kita menyalurkan sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan SK ketentuan kuota setiap daerah. Jadi berapa kuota yang diberikan itu yang kami salurkan,” tegasnya.
Ia juga tidak menampik jika pada 2022 menuju 2023 terjadi pengurangan kuota sebesar 4 persen untuk Nunukan. Sehingga, sebagai operator pihaknya hanya menjalankan apa yang telah ditetapkan BPH Migas. (*)