Sekretaris Daerah (Sekda) Bulungan, Risdianto menyampaikan penjelasan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban APBD 2023 melalu rapat paripurna ke-4 masa persidangan II, Senin (24/6).
Kepada Radar Kaltara, Risdianto mengatakan, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Kepala daerah harus menyampaikan kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa BPK paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.
"Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023 lebih diarahkan pada penjelasan pertanggungjawaban keuangan sebagaimana tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bulungan 2023," kata Risdianto kepada Radar Kaltara.
Dalam hal ini, Pemda Bulungan berkomitmen tetap memastikan kualitas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan terus ditingkatkan. Selain itu, kontribusi FKPD dan masyarakat juga sangat penting atas pencapaian ini.
"Setelah dilakukan pemeriksaan dan diberikan opini oleh BPK, selanjutnya kepala daerah menyampaikan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD paling lambat enam bulan setelah Tahun anggaran berakhir," ungkapnya.
Dikatakan, APBD 2023 sebesar Rp 1.507.009.850.992. Sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 1.813.401.363.563 atau sebesar 120,33 persen.
"Tahun 2023 belanja daerah dianggarkan sebesar Rp 1.889.439.766.554, sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp 1.667.761.070.648 atau sebesar 88,27 persen," bebernya.
Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp 382.429.915.562 yang bersumber dari Silpa tahun anggaran sebelumnya dan terealisasi sebesar Rp382.429.835.608 atau sebesar 100,00 persen.
Terdapat selisih antara anggaran dan realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 79.952 yang merupakan koreksi Silpa karena kesalahan pembukuan tahun sebelumnya. "Untuk pengeluaran pembiayaan nihil," ungkapnya.
Silpa 2023, sambung Risdianto, sebesar Rp 528.070.128.523 dan mengalami kenaikan sebesar Rp 145.640.212.962,26 atau sebesar 38,08 persen jika dibandingkan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 382.429.915.561.
"Secara keseluruhan posisi aset Pemda Bulungan per 31 Desember 2023 sebesar Rp 6.480.433.598.442 yang terdiri dari aset Lancar sebesar Rp 867.258.044.132. Investasi jangka panjang sebesar Rp 375.893.190.562. Aset tetap sebesar Rp 4.707.161.050.451 dan aset lainnya sebesar Rp 530.121.313.296," pungkasnya. (jai/har)
Editor : Indra Zakaria