Pemkab Bulungan masih menghadapi persoalan serius dalam pemerataan distribusi aparatur sipil negara (ASN). Minimnya peminat pada formasi guru dan tenaga kesehatan yang ditempatkan di wilayah pedalaman membuat kekurangan pegawai semakin sulit ditutup.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan Nurdiana menyebutkan bahwa kondisi geografis yang terisolir menjadi alasan utama sejumlah formasi CPNS maupun PPPK sepi pendaftar, bahkan ditinggalkan setelah dinyatakan lulus.
“Waktu pengangkatan PPPK pertama, ada yang mundur setelah lulus karena tidak siap ditempatkan di daerah terpencil,” kata Nurdiana.
Salah satu daerah yang disebut hampir tidak pernah diminati oleh pelamar adalah Desa Long Bang, Kecamatan Peso Hilir. Lokasi tersebut dikenal sulit diakses, minim jaringan telekomunikasi dan jauh dari pusat layanan dasar.
“ASN yang ditempatkan di Long Bang tidak hanya harus bertahan dengan segala keterbatasan infrastruktur, tetapi juga tetap dituntut untuk menjalankan tugas pelayanan publik secara maksimal,” ungkapnya.
“Beban kerja cukup berat, sementara fasilitas sangat terbatas. Ini yang sering membuat ASN tidak betah. Setelah beberapa waktu bertugas, banyak yang mengajukan permintaan pindah,” sambungnya.
Fenomena ini, lanjut dia, menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah. Pasalnya, dari kebutuhan sekitar 1.800 pegawai di Bulungan, sebagian besar kekurangan terjadi pada sektor pendidikan dan kesehatan. Dua sektor vital untuk pelayanan publik di pedalaman.
“Setiap kali dibuka rekrutmen CPNS dan PPPK, formasi guru dan tenaga kesehatan hampir selalu kekurangan pelamar. Jika pun ada yang mendaftar dan lolos seleksi, tak jarang mereka mengundurkan diri setelah mengetahui lokasi penempatan,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan insentif atau kebijakan afirmatif khusus bagi pegawai yang bersedia bertugas di wilayah terisolir. Upaya itu dinilai penting agar pelayanan publik di seluruh wilayah Bulungan bisa berjalan merata dan optimal. (jai/har)
Editor : Indra Zakaria